Ayi Hambali Jaring Aspirasi Terkait Dana Desa, Koperasi, UMKM di Jabar

Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Ir H Ayi Hambali (kiri berpeci) saat dialog dengan aparat Pemkab Karawang, salah satunya Kadis Koperasi & UKM.

Wakil Ketua Komite 4 DPD RI Ir H Ayi Hambali (kiri berpeci) saat dialog dengan aparat Pemkab Karawang, salah satunya Kadis Koperasi & UKM.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Sejumlah pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat sampai saat ini masih sangat sulit memperoleh modal dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Padahal pemerintah sudah memberi subsidi bunganya, juga sudah menjamin dengan asuransi.
Hal itu terungkap saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Ir H Ayi Hambali menggelar kegiatan kunjungan di beberapa daerah di Jabar dalam mengisi masa resesnya.

Menurut Ayi Hambali, kendala permodalan itu terutama dialami para pengusaha kecil, seperti perbengkelan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), perajin sepatu dan perikanan di Bogor dan usaha ekonomi kreatif di Karawang.

“Saat ini pemerintah sudah menyediakan bantuan kredit baru yang dikelola oleh Kemenkop UMKM, tapi sosialisasinya belum baik,” ujar Wakil Ketua Komite 4 DPD RI ini kepada Radar Bandung, baru-baru ini.

Oleh sebab itu, Ayi menyebutkan, pihaknya akan menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui pertemuan-pertemuan dengan pihak terkait yang difasilitasi Komite 4 DPD RI.

“Kami dari DPD RI, akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara pengusaha UMKM dengan Kementrian dan lembaga yang bersangkutan,” kata Senator asal Jawa Barat ini.

Ayi Hambali memaparkan, kunjungannya dalam rangka reses berlangsung di beberapa kota dan kabupaten di Jabar sejak 21 Oktober hingga 12 November 2017. Daerah yang dikunjungi antara lain, Kota dan Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, serta Kabupaten Sukabumi.

Kunjungannya tersebut, untuk mengisi masa reses guna menjaring aspirasi dari masyakarat maupun OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di tempat-tempat yang dia kunjungi.

“Saya ingin mendapat masukan yang komprehensif mengenai permasalahan di daerah untuk ditindaklanjuti nantinya ke pusat,” ungkap Ayi.

Dia menjelaskan, pertemuan dengan masyarakat berlangsung di madrasah, pondok pesantren maupun rumah-rumah warga. Sedangkan pertemuan dengan OPD digelar di kantor pemerintahan bupati, kecamatan, desa atau kelurahan.

“Bentuk pertemuan berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersama aparat pemerintah setempat, ada juga dalam bentuk dialog dan penyerapan aspirasi rakyat langsung dengan warga setempat,” jelanya.

Dalam kunjungan kali ini, Ayi Hambali mengangkat tema ‘Dana Desa, Koperasi dan UMKM’, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Komite 4 yang berkaitan dengan APBN, BPK, BI, KUMKN, Dana Transfer Daerah, OJK, BUMN serta keuangan pusat dan daerah.

Selama berlangsungnya penyerapan aspirasi, Senator yang akrab disapa Kang Ayi ini, mengakui, beragam aspirasi muncul dari masyarakat diluar tema.

“Meski di luar tema, tapi kita harus menerima aspirasi apa saja dari masyarakat, diantaranya, banyaknya masyarakat yang belum mendapat KTP, layanan BPJS yang sangat tidak memuaskan rakyat, guru honor yang sudah mengabdi puluhan tahun hanya mendapat janji untuk diangkat menjadi PNS,” paparnya.

Belum lagi masalah lainnya, seperti keterlambatan pembayaran uang sertifikasi guru-guru di lingkungan kementerian agama (Kemenag). “Alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan industri yang menyebabkan hilangnya sumber-sumber air, ini juga masih menjadi persoalan di masyarakat yang harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah,” terang Kang Ayi.

Terkait penyaluran dana desa, menurut Ayi Hambali, hal itu sudah disalurkan sesuai aturan. “Hanya saja pembatasan peruntukan membuat para kepala desa (kades) sulit melaksanakan program yang dibutuhkan rakyat tapi tidak ada dalam peraturan menteri,” cetusnya.

Sebab itu, Kang Ayi mengusulkan, agar dana desa diberikan dalam bentuk block grand yang fleksible. “Dana desa tersebut peruntukannya diatur oleh masyarakat desa sesuai hasil Musrenbang Desa,” tuturnya.

Ayi Hambali menambahkan, hasil kunjungan selama mengisi masa resesnya tersebut, akan dilaporkan pada Sidang Paripurna DPD RI yang selanjutnya akan dibahas dengan para menteri terkait pada masa sidang 2, tahun sidang 2017 – 2018.(*/nto)

loading...

Feeds