Atasi Pornografi yang Semakin Marak, DPRD Jabar Dukung Pembahasan Raperda

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari melihat akhir-akhir ini permasalahan pornografi semakin mengkhawatirkan.

Untuk itu harus dicegah dan ditanggulangi dan diperlukan payung hukum berupa Peraturan Daerah.

Usulan Raperda sudah disampaikan Gubernur Jabar ke DPRD Jabar dan Selasa kemarin telah digelar Sidang paripurna dengan agenda Pandangan Umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur Jawa Barat tentang Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi.

“Insya Allah Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi bisa segera disahkan akhir tahun 2017 atau paling lambat pada awal tahun 2018,” kata Ineu kepada wartawan.

Dikatakannya, saat ini seluruh anggota DPRD Jabar sedang menggodok beberapa Raperda yang terbagi dalam Pansus V, Pansus VI dan Pansus VII. Disamping itu, saat ini kita juga sedang membahas dan menyusun RAPBD 2018 dan minggu pertama Desember nanti seluruh anggota Dewan akan melaksanakan kegiatan reses.

“Namun, ditengah kesibukan anggota dewan, kita berharap Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi selesai dan disahkan jadi Perda akahir tahun 2017 atau paling tidak diawal tahun 2018, ujarnya.

Seberapa penting Perda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi? “Sangat penting  karena  masalah pornografi sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan, akhir-akhir  makin marak pornografi dan akses informasi di dunia maya begitu mudah didapatkan termasuk masalah pornografi sehingga kami memandang ketika ada usulan raperda dari eksekutif  kita dukung,” jawab Ineu.

Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi merupakan turunan dari UU No 44/2008 tentang Pornografi dan sebagai  peraturan pelaksanaan berupa PP untuk level Pusat, sedangkan di tingkat Daerah berupa Perda.

(*)

loading...

Feeds