DPRD Jabar: Kami Akan Sampaikan Tuntutan Buruh ke Pusat

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari

Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 yang menjadi landasan sistem pengupahan, bikin ratusan buruh melakukan unjuk rasa.

Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (21/11/2017).

Baca Juga:

DPRD Bukit Tinggi Sumatera Selatan Studi Banding ke DPRD Provinsi Jabar

Ketua Komisi I DPRD Jabar Terima Penghargaan Indonesian Leader Achievement Award

Mereka menolak sistem pengupahan berdasarakan PP Nomor 78 Tahun 2015 yang dinilai tidak adil dan melemahkan upah buruh.

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan permasalahan permasalahan sistem pengupahan memang sudah berlangsung lama, yakni sejak dua tahun belakangan.

Namun, sampai saat ini sistem pengupahan tetap mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015. Sebab PP tersebut yang menjadi aturan mainnya.

“Ini kan sudah berjalan dua tahun. Tapi, Pemerintah harus mengikuti peraturan. Kita ga bisa keluar dari PP 78,” kata Ineu Purwadewi Sundari.

Baca Juga:

DPRD Jabar: Perlu Perubahan Substansi APBD Tahun Anggaran 2017

DPRD Jabar: Kabupaten/Kota Kurang Komunikasi dengan Provinsi Saat Bikin Perda

Kendati demikian, politikus PDI Perjuangan tersebut berjanji akan menyampaikan tuntutan para buruh.

“Semua masukan buruh kami diterima. Kami akan sampaikan ke pusat,” ucapnya.

Untuk diketahui, para buruh menolak pengupahan yang memakai dasar PP 78, baik Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

(bbb)

loading...

Feeds

Sandrina Pukau Warga Cianjur

‎Tahun ini Napak Jagat Pasundan (NJP) mengusung tema 'Keur Balarea', ada banyak konsep baru dan unik dalam pengemasannya dibandingkan tahun …