Begini Tuntutan Aksi Aliansi Buruh Jawa Barat yang Kepung Gedung Sate

Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Foto: 
Bahi Binyatillah B/Radar Bandung

Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung. Foto: Bahi Binyatillah B/Radar Bandung

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (21/11/2017).

Mereka menolak sistem upah yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015.

Mereka juga menolak rancangan peraturan gubernur (Pergub) tentang tata cara penetapan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Aturan pengupahan itu dinilai merugikan kaum buruh.

Selain itu, kaum buruh meminta Gubernur Jabar menetapkan UMK 2018 tidak memakai formula pasal 44 PP 78/2015, melainkan sesuai rekomendasi bupati wali kota dikarenakan ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang merekomendasikan UMK di atas formula nasional.

Baca Juga:

Mentok di Provinsi, Usulan Penurunan Upah Buruh Garmen oleh Apindo Jabar Diboyong ke Pusat

Perempuan Bandung Tuntut Upah untuk Ibu Rumah Tangga

Penetapan UMP/UMK berdasarkan PP 78/2015 dinilai bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL dan pertumbuhan ekonomi dan lainnya.

Sementara itu, formulasi dalam PP 78 tahun 2015 tidak berdasarkan KHL melainkan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara nasional.

“Maka penetapan UMP tahun 2018 dalam rapat pleno dewan pengupahan provinsi Jawa Barat semua perwakilan serikat pekerja/serikat buruh menolak penetapan UMP tahun 2018 tersebut,” ucap koordinator aksi, Iman Sukiman.

“Sikap kita menolak UMP/UMK berdasarkan PP 78 tahun 2015. Di samping tidak sesuai dengan UU 13 tahun 2003, nilainya sangat kecil hanya 8,71% akan membuat daya beli buruh semakin rendah,” tutur dia.

Dengan besaran kenaikan upah tersebut, kata dia, hal itu akan merembet pada formulasi UMK. Pihaknya pun tengah bersiap untuk kembali menyiapkan aksi penolakan di Gedung Sate mendekati pertengahan bulan November jelang penetapan UMK nanti.

“Kalau penetapan UMK terus menggunakan formula pasal 44 PP 78/2015 maka akan terus terjadi disparitas upah yang tinggi antar kabupaten/kota di Jawa Barat,” katanya.

Di lain pihak, Iman menilai evaluasi proses penetapan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2017 oleh gubernur sangat lamban karena pembahasan dan rekomendasi dari tingkat kabupaten/kota di Jawa Barat.

Baca Juga:

Sah! Segini Besaran Upah Minimum Provinsi Jawa Barat

Pemkab Bandung Barat Belum Siap Terapkan Upah Minimum Sektoral

Untuk diketahui, Dewan Pengupahan Jabar telah menyepakati besaran UMP Jabar 2018 sebesar Rp 1.544.360,67 atau mengalami kenaikan dari UMP 2017 sebesar 8,71 persen.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, pada Senin 30 Oktober lalu menyatakan, UMP ini merupakan batasan terkecil.
UMP Jabar 2018 tersebut nantinya akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang. Paling lambat pemerintah provinsi sudah menetapkannya pada 1 November 2017.‎ UMP 2017 Jabar yaitu sebesar Rp 1.420.624,29. Kenaikan saat itu 8,25 persen dari UMP 2016.

(bbb)

loading...

Feeds

DPRD Cimahi Godok Perda Parkir

Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di Kota Cimahi masih kurang. Dalam setahun, PAD yang didapat dari parkir …

Ini 10 Peserta Terbaik IndonesiaNEXT

  POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Telkomsel mengumumkan 10 peserta terbaik IndonesiaNEXT 2017 yang terpilih menjadi peserta terbaik nasional setelah melalui berbagai tahapan …

Ridwan Kamil Tinggalkan Rumah Dinas

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sekeluarga meninggalkan rumah dinasnya di pendopo Jalan Dalemkaum No 56 Bandung, Sabtu (20/1). Pindahan tersebut …