Pimpinan KPK Disidik, Polri Pasang Badan untuk Setya Novanto?

POJOKBANDUNG.com – Koordinator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia heran mengapa Polri sangat sigap menanggapi laporan yang diajukan Ketua DPR Setya Novanto dan kuasa hukumnya. Sementara pada kasus-kasus lain, terkesan molor diproses.

Hal ini dikatakan Doli, menanggapi terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Bareskrim Polri terhadap Ketua KPK Agus Rahardjo dan wakilnya, Saut Situmorang, Rabu (8/11/2017). Surat itu terbit berdasarkan laporan kuasa hukum Novanto, Sandy Kurniawan.

“Setiap yang terkait dengan kepentingan SN, baik itu pengamanan lapangan, pengaduan, dan laporan begitu dengan sikap dan cepat direspons, seakan bekerja secara profesional,” sebutnya kepada JawaPos.com, Kamis (9/11/2017).

Baca Juga:

Dirdik KPK Vs Novel, Kapolri Mau Menahan Diri

Novel Kembali Diincar, Pimpinan KPK Dianggap Lemah

Sementara terkait kasus lain seperti penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan dan beberapa lainnya seakan lamban penyelesaiannya.

“Tapi ketika semua publik menunggu langkah apa yang dilakukan untuk mengusut kasus Novel misalnya, atau kasus Herman, dan sebagainya seakan Polri tak bisa berbuat apa-apa,” sindir orang dekat Akbar Tandjung itu.

Atas terjadinya ketimpangan ini, dia melihat ada ketidakadilan dari apa yang dilakukan oleh pihak Polri.

“Kita juga patut bertanya-tanya apa jasa atau hutang Polri ke SN, sehingga terkesan sering ‘pasang badan’ buat SN,” pungkas Doli.

Sebelumnya, pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi mendatangi Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Kedatangannya untuk meninjau laporannya terkait Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang.

Usai bertemu dengan pihak perwakilan Bareskrim, Fredrich menuturkan, laporan mengenai Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Baca Juga:

Nasib Setya Novanto Ditentukan Hari Ini, Awas Hakim Bermasalah!

Sungguh Menggiurkan Harta Bupati Rita Widyasari

Dalam laporan polisi nomor LP/1028/X/2017/Bareskrim tanggal 9 Oktober 2017, tercantum nama Sandy Kurniawan sebagai pihak pelapor.

Dalam laporannya, Sandy yang tak lain merupakan salah satu kuasa hukum Novanto, menduga pimpinan KPK membuat surat palsu serta menggunakan surat palsu dan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 421 KUHP.

Ada pun kasus penyalahgunaan jabatan dan pembuatan surat yang dilaporkan mengenai pencekalan Novanto ke luar negeri hingga saat ini. Padahal, Novanto telah memenangkan praperadilan atas penetapan tersangkanya di kasus korupsi pengadaan e-KTP.

(dna/JPC)

loading...

Feeds