Mahasiswa Demo, Minta Dewan Tolak Proyek Meikarta

Puluhan mahasiswa dari BEM SI Korwil Jabar menggelar demo menolak pembangunan proyek Meikarta di halaman kantor DPRD Jabar

Puluhan mahasiswa dari BEM SI Korwil Jabar menggelar demo menolak pembangunan proyek Meikarta di halaman kantor DPRD Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kritikan dewan terhadap proyek Meikarta, belum usai. Persyaratan perizinan sampai saat ini tak kunjung dilengkapi.

Selain izin, luas area pembangunan proyek juga dikritik dewan. Pasalnya, publikasi di setiap iklannya disebutkan bahwa luas lahan mencapai 500 hektar, padahal izin yang diberikan hanya 84 hektar.

Inilah yang membuat dewan tambah berang. Anggota Komisi I DPRD Jabar, Yusuf Fuadz menuding, pihak Meikarta sudah melakukan kebohongan publik soal luas lahan.

Baca Juga:

6 Proyek Infrastruktur Topang Kota Baru Meikarta

Belum Kantongi Izin, Stop Meikarta!

Berdasarkan keterangan Pemkab Bekasi dari 140 hektar lahan yang diusulkan hanya 84 hektar yang diberi izin.

“Iklan Meikarta jelas merupakan kebohongan publik,” tegas Yusuf Fuadz, Senin (23/10/2017) kemarin.

Yusuf Fuadz menyampaikan hal tersebut di hadapan puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Korwil Jabar yang menggelar demo menolak pembangunan proyek Meikarta di halaman DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Bandung.

Penolakan Meikarta salah satu tuntutan utama dalam aksi mereka. Mahasiswa menilai pembangunan Meikarta hanya merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.

“Kami sudah menyikapi pembangunan Meikarta, dengan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar benar-benar melakukan pengkajian terhadap permohonan perizinan pengembang Meikarta,” ujar Yusuf.

Bahkan, saat sidang paripurna DPRD Jabar beberapa waktu lalu, seluruh fraksi dalam pandangan umumnya juga menyoroti keberadaan proyek Meikarta.

Baca Juga:

DPRD Jabar Minta Lippo Group Segera Lengkapi Perizinan sebelum Bangun “ Meikarta”

DPRD Jawa Barat Minta Meikarta Distop

Dalam jawaban Gubernur Jabar sendiri disebutkan bahwa pihak pengembang Meikarta belum pernah mengajukan izin ke  Pemprov Jabar.

Selain itu, dewan juga sudah menyampaikan permasalahan Meikarta kepada Ombudsman. Bahkan berdasarkan hasil kajian Ombudsman, publikasi yang dibuat Meikarta harus segera dilakukan perbaikan, karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

(mun)

loading...

Feeds