Serius! DPRD Jabar Minta KPU Tidak Asal Tetapkan DPT Pilgub Jabar 2018

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Didin Supriadin saat berbicara pada pertemuan dengan KPU Kabupaten Bogor. Kunjungan dilakukan untuk mengetahui kesiapan KPU dan daerah menghadapi Pemilihan Kepala Pilkada Serentak 2018.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Didin Supriadin saat berbicara pada pertemuan dengan KPU Kabupaten Bogor. Kunjungan dilakukan untuk mengetahui kesiapan KPU dan daerah menghadapi Pemilihan Kepala Pilkada Serentak 2018.

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar diminta jeli dalam melakukan pendataan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023.

Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Didin Supriadin menekankan itu mengingat data kependudukan yang terus berkembang. Terlebih di KPU sudah masuk ke tahapan persyaratan calon persorangan.

“Ini yang jadi catatan terkait posisi DPT, pasti mengacu di 2014, terkait DPT, saya kira ini jadi hal yang serius, jangan sampai terkait pemilih nanti ada persoalan,” tegas Didin, di Bandung, Senin (23/10/2017).

Baca Juga:

Uu Rhuzanul Ulum Paling Berpeluang Jadi Jagoan PPP di Pilgub Jabar

Gagas Poros Baru tapi Ngaku Belum Tentukan Koalisi. PPP Main di Dua Kaki?

Apalagi, lanjut Didin, jika berkaca pada Pilkada serentak 2017 lalu, seorang warga bisa mendapatkan hak pilihnya jika memiliki KTP elektronik, dan jika tidak memiliki, bisa digantikan dengan menujukkan surat keterangan. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan itu tidak mudah.

“Maka ini harus benar-benar disosialiasikan kepada masyarakat oleh KPU, untuk bisa mendapatkan hak pilih dengan surat keterangan itu seperti apa. Karena ada ketentuan-ketentuan tidak bisa mendadak,” terang politikus Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga:

Yakin Uu Ruzhanul Ulum Masuk Dua Besar

Uu Ngaku Punya Hubungan Emosional dengan Ridwan Kamil. Begini Katanya

Ia berharap agar KPU Provinsi Jawa Barat total mensosialisasikan masalah DPT ini termasuk segala hal yang berkaitan tahapan calon perseorangan yang persyaratannya semakin rumit, tidak semudah di Pilgub Jabar 2013.

Dengan begitu, proses verifikasi syarat dukungan untuk calon perseorangan bisa dilakukan secara selektif, jangan sampai ada gugatan atau masalah di kemudian hari.

“Maka sosialiasi terkait bakal calon perseorangan harus dikasih tahu dari awal,” katanya.

(atp/pojokbandung)

loading...

Feeds