Taksi Online Harus Berstiker

(Kiri ke Kanan) Kakorlantas Irjen Royke Lumowa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, serta Menkominfo Rudiantara di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (19/11) (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

(Kiri ke Kanan) Kakorlantas Irjen Royke Lumowa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, serta Menkominfo Rudiantara di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (19/11) (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

POJOKBANDUNG.com- MENGENALI kendaraan yang melayani angkutan online akan mudah. Hal tersebut menjadi salah satu poin yang diatur dalam revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Online yang diumumkan kemarin.

Revisi itu harus dilakukan karena 14 pasal di PM 26/2017 dianulir Mahkamah Agung (MA). Revisi tersebut akan berlaku 1 November, bersamaan dengan batas waktu yang diberikan MA.

BACA JUGA:

9 Rancangan Baru Revisi Permen 26/2017 untuk Aturan Taksi Online, Ini Bocorannya!

Taksi Online yang Keluar dari Daerah Operasi Bisa Ditangkap Polisi

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, sembilan poin direvisi dalam PM tersebut.

”Substansi yang diatur mulai argometer taksi, tarif, wilayah operasi, kuota atau perencanaan kebutuhan, bukti kepemilikan kendaraan bermotor, domisili TNKB, SRUT, hingga peran aplikator,” jelas Budi.

Ketentuan tarif batas bawah menjadi poin terpenting dalam revisi itu. Tarif batas bawah akan melindungi penumpang sekaligus perusahaan angkutan. Pada poin lain mengenai peran perusahaan aplikasi, Budi menegaskan bahwa perusahaan aplikasi tidak boleh memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Aturan tersebut, lanjut Budi, diharapkan bisa menghindari monopoli oleh satu pihak. Aturan itu juga harus diterapkan agar terjadi kesetaraan. ”Kami juga sudah memikirkan bagaimana untuk mengontrol pemberlakuan tarif batas bawah dan atas ini, nanti juga ada transisi waktu,” ungkap Budi.

Di luar sembilan di atas, Budi menegaskan adanya aturan baru dalam revisi PM 26/2017. Yaitu, aturan mengenai adanya stiker ASK (angkutan sewa khusus), SIM umum bagi para pengemudi, asuransi untuk pengguna dan pengemudi, serta kewajiban aplikasi memberikan akses digital dashboard kepada direktur jenderal, kepala badan, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pemasangan stiker itu akan sangat mencolok. Sebab, stiker bakal dipasang di kaca depan kanan atas serta kaca belakang kanan dan kiri. Dalam stiker itu juga dimuat wilayah operasi kendaraan, masa berlaku, dan nama badan hukum.

loading...

Feeds