Taksi Online yang Keluar dari Daerah Operasi Bisa Ditangkap Polisi

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com- PERATURAN Menteri (PM) Perhubungan No 26/2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek telah direvisi.

Hal ini lebih ditekankan kepada taksi-taksi online.

BACA JUGA: 9 Rancangan Baru Revisi Permen 26/2017 untuk Aturan Taksi Online, Ini Bocorannya!

Dari sembilan poin baru dalam revisi itu, salah satunya mengatur domisili Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

Pelaksana tugas Dirjen Perhubungan Darat (Hubdar) Hindro Surahmat mengatakan, taksi online hanya beroperasi sesuai wilayah operasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) atau Gubernur.

“Jadi nantinya, Angkutan Sewa Khusus (online) menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal, Kepala BPTJ atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya,” ucap Hindro di Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (19/10).

Di kesempatan yang sama, Staf Khusus Menko Kemaritiman, Lambock V Nattahands menjelaskan, daerah operasi dari taksi online itu tidak boleh keluar dari wilayah di mana TNKB kendaraan tersebut dikeluarkan.

“Ya tidak boleh (keluar dari daerah operasi). Kalau daerah operasinya Jabodetabek ya tidak boleh dia ke Bandung, kalau dia ke Bandung bisa ditangkap Polisi,” papar dia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi juga menjelaskan bahwa aturan ini bertujuan agar tidak terjadi overlapping dalam wilayah operasional transportasi online.

“Secara umum pembagian wilayah itu nantinya diatur oleh Provinsi, Khusus DKI Jakarta diatur oleh BPTJ,” ujar Budi.

(cr4/JPC)

loading...

Feeds