Polemik Transportasi Online, Pemprov Jabar Minta Semua Pihak Menahan Diri

Audiensi awak transportasi online dengan Pemprov Jabar

Audiensi awak transportasi online dengan Pemprov Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) meminta semua pihak bersabar terkait regulasi akhir transportasi online yang akan segera diputuskan pemerintah pusat, Selasa (17/10/2017).

Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Jabar Dedi Taufik mengatakan hal tersebut usai menerima aspirasi para pelaku transportasi online di Ruang Rapat Mashudi, Gedung Sate, Senin (16/10/2017) siang.

“Alangkah lebih baik dan maslahat kita semua bersabar menunggu putusan dari pemerintah pusat yang sudah dijanjikan akan diputuskan,” katanya.

Selain Dedi, turut hadir sebagai perwakilan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinisi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah dan Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Jabar, Tatang.

Turut hadir pula Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol. Prahoro serta perwakilan dari Dinas Perhubungan Kota Cimahi. Sementara perwakilan transportasi online dipimpin Wakil Ketua HDBR (Himpunan Driver Bandung Raya) Andrian Mulya P sekaligus pengurus Geram (Gerakan Aksi Bersama Online Bandung Raya) didampingi jajarannya.

Menurut Dedi, semua pihak tidak boleh mendesak adanya tindakan dari aparat, apalagi main hakim sendiri karena dasar hukum dari transportasi online ini belum definitif dari pemerintah pusat.

“Karena itulah, kita harus ikut menjaga semuanya. Mari bersama jaga kondusivitas karena masalah ini masih dibahas. Yang jelas, aspirasi akan kami teruskan,” sambungnya.

Pemprov Jawa Barat juga menghimbau agar aspirasi tidak disalurkan kembali dalam bentuk pengerahan massa besar-besaran, tapi bisa melalui diskusi intensif.

Dalam pertemuan, Andrian Mulya menyampaikan aspirasi agar segera dikeluarkan perda terkait masalah transportasi online baik roda dua maupun roda empat, tidak ada demo dari semua pihak selama perda dikeluarkan, juga tidak ada aksi tandingan dari pihak lain.

Mereka juga meminta tidak ada intimidasi kepada pihak driver online selama perda belum ada, turunkan spanduk yang memprovokasi, dan ancaman mengerahkan demo lebih banyak.

Tinjauan Pakar

Sementara itu dalam keterangan persnya, pakar hukum dari Universitas Padjadajran (Unpad), Prof. I Gede Panca Astawa, mengatakan selama dilakukannya revisi Permenhub No 26 tahun 2017, maka untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan (wet vacuum), Pemprov Jabar meminta Menteri Perhubungan segera mengeluarkan surat edaran sebagai bentuk beleid regel.

loading...

Feeds