Kebutuhan Sarana-Prasarana Pendataan Kependudukan Disdukcapil Belum Disetujui

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir

Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Syahrir mengatakan, sampai saat ini petunjuk teknis  dari Kementerian Dalam Negeri tentang Sarana-Prasarana/Peralatan (Sapras) untuk  pendataan kependudukan yang diusulkan Dinas  Kependudukan dan Catatan Sipil Jabar belum dapat disetujui Komisi I.

Menurut Syahrir, belum disetujuinya usulan anggaran tersebut karena belum ada petunjuk teknis dari Kemendagri tentang peralatan yang harus dibeli dan disiapkan.  Jadi tunggu aja dulu turunnya petunjuk teknis dari Kemendagri.

Disdukcapil Jabar, beberapa waktu lalu dalam raker dengan Komisi I telah mengajukan anggaran untuk membeli  kebutuhan peralatan teknologi Informasi komunikasi, untuk pendataan kependudukan.

“Belum disetujuinya anggaran,  karena kita tidak ingin  peralatan yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang diatur dalam juknis, sehingga menjadi mubazir,” terang Syarir, Ketua Komisi I saat ditemui  di kantor DPD Partai Gerindra Jabar, Rabu (11/10).

Dikatakan, peralatan yang diusukan diantaranya untuk membeli  CPU/Komputer untuk penyimpan data Base Kependudukan;   Server dan Alat perekam. Server untuk di bagikan ke Kabupaten/Kota dan satu server Induk untuk Disdukcapil Jabar.

Syahrir juga mengakui,  kebutuhan sapras yang disampaikan oleh Disdukcapil memang sangat dibutuhkan, terutama dalam menghadapi Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilres 2019 mendatang.  Tapi karena belum ada arahan dari Kemendagri . Ya terpaksa kita belum setujui selama belum ada arahan atau juknisnya.

Persetujuan itu kan,  bukan dari DPRD Jabar saja.  Kalau main setuju setuju saja,  nanti temuan lagi, dewan juga yang akan kenanya, ujarnya.

Berhubungan anggaran belum disetujui, maka kita minta Disdukcapil Jabar  untuk berkoordinasi dengan Disdukcapil Kab/kota, agar mereka melakukan pendataan kependudukan dengan cara jemput bola. Yaitu turun dan datang langsung menemui para Ketua RW dan RT di daerah masing-masing dan maksimalkan peralatan yang ada.

“Jemput bola tetap harus dilakukan. Mengingat  waktu kegiatan Pilgub,  Pilwali dan Pilbup sudah semakin dekat. Agar tetap bisa meminimalisir penduduk belum memiliki KTP elektronik, ” katanya.

Ditanya di kawasan kabupaten/kota apa yang penduduknya banyak belum memiliki KTP elektronik,  Syahrir menjelaskan tersebar merata di semua Kabupaten/Kota.

“Di Bekasi saja masih ada warga yang belum memiliki KTP elektronik. Padahal kan berada di kawasan penyangga Jakarta, ” ungkap angggota dewan asal daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini.

“Apalagi,  warga yang tinggal di kawasan pegunungan,” tandasnya.

(mun)

loading...

Feeds