Pemkab Bandung Barat Belum Siap Terapkan Upah Minimum Sektoral

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat tampaknya belum dapat menerapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) pada tahun ini, meskipun draft kajiannya sudah dibuat di tahun 2015.

Kepala Dinsosnakertrans KBB Iing Solihin beralasan belum bisa diterapkanya UMSK itu lantaran masih perlu dilakukan kajian dalam menentukan sektor unggulan yang menjadi dasar penetapan UMSK.

Hal tersebut didasarkan pada kesimpulan hasil rapat pleno Dewan Pengupahan KBB 30 Agustus 2017 lalu di Lembang. Rapat pleno itu dihadiri 20 orang dari 21 anggota Dewan Pengupahan dengan agenda pembahasan UMSK.

“UMSK di KBB belum bisa diterapkan tahun ini karena perlu diadakan beberapa tahapan dulu untuk menentukan sektor unggulannya. Sektor unggulan itu yang nantinya akan menjadi dasar untuk penetapan UMSK,” terangnya.

Iing yang juga Ketua Dewan Pengupahan KBB menyebut, UMSK belum bisa diterapkan karena ada beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun sosiologis. Pertimbangan yuridis yang dimaksud penyempurnaan draft kajian UMSK 2015 yang terdapat kelemahan dalam hasil penelitian.

Menurutnya, dari delapan item yang harus dihimpun terdapat empat item yang tak terpenuhi. Yakni item devisa yang dihasilkan, nilai tambah yang dihasilkan dan kemampuan perusahaan serta item asosiasi perusahaan terkait juga belum dapat dipenuhi sesuai sektor unggulan.

Ketua DPC SPSI KBB Kuswana menilai mengacu delapan indikator yang harus dipenuhi maka penetapan UMSK di KBB akan sulit dilakukan.

Padahal hal ini sudah harus direkomendasikan paling lambat 16 Maret 2018. Maka, pihaknya mengusulkan agar delapan indikator itu diabaikan dan ditempuh jalur kesepakatan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja.

“Agar secepatnya bisa diputuskan, UMSK sebaiknya diputuskan berdasarkan kesepakatan. Apalagi di KBB sejak 2015 sampai sekarang kajian sudah dilakukan, tapi masih belum beres,” pungkasnya.

(bie)

loading...

Feeds