Polemik Senjata Ilegal, Polri Rencana Beli 15 Ribu Pucuk

Ilustrasi senjata (Pixabay)

Ilustrasi senjata (Pixabay)

POJOKBANDUNG.com – Meski Menko Polhukam Wiranto telah berusaha meluruskan polemik pembelian 5 ribu senjata yang pernah disebut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Namun, masih ada tanda tanya yang belum terjawab dari polemik ini.

Ada ketidakcocokan antara pernyataan panglima TNI dan Menko Polhukam soal jumlah serta legalitas senjata. Panglima menyebut senjata yang masuk 5 ribu pucuk.

Namun, Menko Polhukam menjelaskan bahwa hanya ada 500 senjata yang dibeli Badan Intelijen Negara (BIN) dari Pindad.

Selain itu, Panglima menyebut senjata-senjata itu ilegal. Menko Polhukam justru menyatakan bahwa 500 senjata pesanan BIN tersebut legal. Mengapa bisa beda?

Baca Juga: Polemik Pembelian 5 Ribu Senjata Ilegal, DPR Bakal Panggil Dua Jenderal

Ada dua ke­mungkinan. Pertama, panglima TNI dan Menko Polhukam membicarakan dua objek pengadaan senjata yang berbeda.

Kedua, salah satu di antara dua pejabat itu mendapatkan informasi yang kurang lengkap soal pengadaan senjata tersebut.

Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menjelaskan, mekanisme pengadaan senjata di luar TNI melalui rekomendasi Polri. Ada sejumlah lembaga yang bisa mengadakan senjata dan harus mendapatkan rekomendasi dari Polri.

Antara lain Badan Narkotika Nasional (BNN), BIN, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), bea cukai, dan satpol PP. “Spesifikasi senjata itu berbeda dengan militer,” terangnya.

Sebanyak 500 senjata yang dibeli BIN tersebut juga sudah melalui proses rekomendasi Polri. Bahkan, prosedurnya, sebelum diserahkan kepada BIN, senjata tersebut harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh Polri.

loading...

Feeds