Polemik Pembelian 5 Ribu Senjata Ilegal, DPR Bakal Panggil Dua Jenderal

Ilustrasi senjata (Pixabay)

Ilustrasi senjata (Pixabay)

POJOKBANDUNG.com – DPR perlu mengetahui kebenaran mengenai pengadaan senjata, apakah sebanyak 5000 atau 500 senjata. Hal tersebut menyusul pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal dugaan pembelian 5000 pucuk senjata oleh pihak non-militer.

Anggota Komisi I DPR, Supiadin Aries mengaku pihaknya dengan para pimpinan berencana akan mengundang Palingma TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala BIN Jenderal Pol Budi Gunawan.

Pemanggilan itu ingin mengkonfirmasi mengenai pengadaan senjata tersebut.

“Komisi I DPR berencana untuk memanggil Panglima TNI dan juga Kepala BIN,” ujar Supiadin saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Namun demikian, politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu mengaku pemanggilan tersebut tidak dilakukan secara bersama-sama. Melainkan terpisah.

Pasalnya Komisi I DPR tidak ingin membenturkan pernyataan dari dua jenderal tersebut.

“Di (waktu) berbeda dong, kalau sama-sama nanti ada benturan,” katanya.

Lebih lanjut, Supiadin juga mengeluhkan apa yang diungkapkan oleh Panglima TNI tersebut. Sebab, tidak sepatutnya hal itu disampaikan secara terbuka. Apalagi, Panglima mendapatkan informasi itu valid.

“Idealnya (disampaikan) tertutup, jangan di forum banyak orang. Karenanya pernyataan Panglima TNI harus di-clearkan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melontarkan pernyataan yang menggemparkan.

Di hadapan para purnawirawan jenderal menyatakan, ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5000 pucuk senjata secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Jokowi.

loading...

Feeds

Gubernur Jabar Raih Paramakarya 2017

Gubernur Jawa Barat mendapatkan Penghargaan Produktivitas Paramakarya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia karena dinilai telah sukses memberikan dukungan dan pembinaan …