Mau buat ‘Polisi Tidur’? Izin Dulu ke Dinas PU & Dishub Kab Bandung

Ilustrasi (istimewa)

Ilustrasi (istimewa)

POJOKBANDUNG.com, SOREANG- Banyaknya warga Kab Bandung yang memasang polisi tidur atau speed bumper di badan jalan tanpa mengikuti aturan belakangan ini membuat bupati Dadang M. Naser angkat bicara.

Dadang menyerukan pembuatan polisi tidur tak dilakukan sembarangan serta dapat mengindahkan aturan. Apalagi, polisi tidur di jalan padat lalulintas seperti saat pagi atau sore hari.

“Jalan yang sudah dibeton tidak boleh dipasangi polisi tidur secara sembarang karena dapat merusak jalan menjadi pecah. Maka, untuk pembuatan polisi tidur harus memiliki izin dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan tentunya Dinas Perhubungan (Dishub),” ungkap Dadang.

Dadang mengatakan, polisi tidur semestinya dibuat dari bahan material yang mudah dibongkar seperti berbahan karet, bukan semen. Dibuat untuk mengendalikan kecepatan dan meminimalisir angka kecelakaan, bukan malah mengganggu kenyaman pengguna jalan.

‎Kecelakaan atau rusaknya kendaraan akibat polisi tidur tak jarang terjadi di Kab Bandung karena polisi tidur dinilai tak sesuai jarak, atau sangat berdekatan. “Mengimbau masyarakat agar dapat memperhatikan aturan pemasangan polisi tidur di badan jalan supaya tidak menganggu pengguna jalan lainnya,” kata Dadang.

Kepala Dishub Kab Bandung Tedi Kusdiana menyebutkan membuat polisi tidur bagi warga maupun pengembang perumahan harus menyertakan surat izin dari Dishub setempat. Hal itu dilakukan agar polisi tidur dibuat sesuai ketetapan.

“Seluruh polisi tidur di jalan lingkungan Kab Bandung belum ada satupun yang memiliki izin dari kami (Dishub). Untuk itu kita akan tertibkan bahkan dibongkar,” ujar Tedi.

Mengacu Keputusan Menteri No. 3/1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Jalan. Tedi mengatakan pembuatan polisi tidur  harus sesuai persyaratan‎ teknis, seperti ketinggian 12 sentimeter dengan lebar 15 sentimeter dan memiliki tingkat kemiringan 15 derajat.

Tedi mengutarakan, soal pemasangan polisi tidur yang harus seizin pemerintah melalui Dishub. Karena polisi tidur hanya boleh dibuat di jalan permukiman atau jalan kelas III C yang sedang dalam pembangunan kontruksi, serta beberapa kriteria pembuatan ‎jalan rawan kecelakaan, persimpangan, jembatan dan titik rawan lainnya.

loading...

Feeds