Lagi, Bamus Sunda Soroti Hilangnya Pengumuman Lelang RKB SMK

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jabar

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jabar

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG- Hilangnya pengumuman lelang dari lapak LPSE Jabar terus mendapat sorotan Wakil Ketua Bamus Sunda, Dyna Ahmad.

Dyna mendesak Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, meninjau ulang penghargaan yang selama ini diberikan kepada LPSE Jabar karena ketika sudah diumumkan di lapak LPSE Jabar maka secara otomatis kelengkapan dokumen lelang dari sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup), KAK, spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, dari  Unit LayananPengadaan (ULP) Jl.Cilaki No.51 Bandung sudah dinyatakan lengkap.

BACA JUGA:

Pengumuman Lelang RKB Disdik Jabar Raib, Bamus Sunda Minta Gubernur Jabar Bertindak

Hilangnya Pengumuman Lelang RKB SMK, Balai Pengadaan Barang dan Jasa Lempar Kesalahan ke Disdik Jabar

Sehingga apapun alasan Balai Pengadaan Barang Jasa /ULP patut dipertanyakan, sebab lelang manual saja dibutuhkan kelengkapan dokumen, apalagi ini sudah sistem IT, maka tidak bisa seenaknya ketika sudah diumumkan dengan alasan masih mau melengkapi dokumen terus ditarik kembali.

“Aneh kalau kinerja Pokja ULP masih seperti ini, seharusnya mereka sadar bahwa lelang ini menggunakan uang negara, bukan uang pribadinya dan seolah olah lelang ini seperti kelinci percobaan,” ujar Dyna.

Menanggapi ini, Kasi pelayanan Balai Pengadaan Barang Jasa, Rudi Rinaldi mengutarakan, hilangnya pengumuman lelang dari lapak LPSE Jabar secara otomatis, sebab sistem ini terhubung langsung dengan LKPP dan semua alasan yang membatalkan lelang ini sudah tertulis, bahkan kepada perusahan yang telah mendaftar pun ada pemberitahuan lewat email perusahan.

Namun Rudi mengakui, dokumen lelang yang diusulkan Disdik Jabar masih banyak yang belum lengkap, sehingga banyak yang perlu dilakukan kajian dan analisa, harga satuan saja banyak perbaikan.

Kalau usulan dokumen yang akan dilelangkan belum lengkap dari Disdik Jabar, maka dokumen yang dimaksud akan dikembalikan ke Disdik Jabar karena dokumen yang diusulkan 22 Agustus belum lengkap.

loading...

Feeds