DPD RI Uji Sahih Kebijakan Fiskal 2018

Pimpinan Komite IV DPD RI Ir H AYi Hambali (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Kepala Bappeda Jabar Yerry Yanuar usai Uji Sahih Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Magister Manajemen FEB Unpad, Bandung, Jumat (22/9).

Pimpinan Komite IV DPD RI Ir H AYi Hambali (kanan) menyerahkan cenderamata kepada Kepala Bappeda Jabar Yerry Yanuar usai Uji Sahih Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Magister Manajemen FEB Unpad, Bandung, Jumat (22/9).

 

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang didukung Pusat Pengkajian dan Informasi Anggaran Pusat dan Daerah (Budget Office) DPD RI menggelar Uji Sahih Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal 2018 bertema “Kerangka Ekonomi Makro dan Postur RAPBN 2018”. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pemkot Bandung dan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Padjadjaran (Unpad).

Kegiatan yang digagas Komite IV DPD RI ini dihadiri oleh para anggota DPD RI diantaranya, Ir H Ayi Hambali (Jabar), Siska Marleni SE (Sumsel), Drs HA Budiono (Jatim), Dewi Sartika Hemeto (Gorontalo), Dr Abdul Azis Khafia (DKI Jakarta), H Ahmad Kanedi (Bengkulu) dan Drs Abdul Rahmi (Kalbar), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Yerry Yanuar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung Hery Antasari, Guru Besar Unpad Prof Dr Armida Alisjahbana dan spesialis keuangan publik Dr Kodrat Wibowo serta para perangkat daerah kota dan kabupaten se Jabar.

Pimpinan Komite IV DPD RI, Ayi Hambali mengatakan, pada 16 Agustus lalu, Presiden RI telah menyampaikan kepada DPR dan DPD tentang RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangan yang akan disahkan menjadi UU APBN 2018 Oktober 2017 nanti.

“Kami selaku DPD memiliki amanat untuk menyampaikan pertimbangan terhadap RUU APBN 2018 yang diusulkan pemerintah. Pertimbangan DPD atas RUU APBN 2018 bukan hanya semata-mata siklus dalam penyusunan APBN, tidak saja aspirasi dari daerah, namun juga masukan akademis dari berbagai kalangan, utamanya perguruan tinggi,” ujar Ayi Hambali pada acara Uji Sahih Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Fiskal 2018 di Gedung Magister Manajemen FEB Unpad, Jalan Dipati Ukur, Bandung, Jumat (22/9).

Masukan yang bersifat akademis, kata Ayi Hambali, secara khusus dikelola Pusat Pengkaji dan Informasi Anggaran (Budget Office) DPD RI. “Atas dasar itulah, diadakan uji sahih terhadap kajian Budget office DPD RI terhadap RAPBN 2018 yang diselenggarakan DPD RI bekerja sama dengan Universitas Padjadjaran-Bandung dengan menghadirkan kalangan akademisi serta pemerintahan di Jabar,” jelas Senator asal Jawa Barat ini.

Ayi berharap, kegiatan ini dapat memberikan masukan dan informasi yang berarti bagi kepentingan masyarakat di daerah serta umumnya kepentingan nasional. “Perlu diketahui RAPBN 2018 disusun dengan sejumlah asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, inflasi sebesar 3.5 persen nilai tukar sebesar 13.500 RP/US$ hingga lifting gas sebesar 1.200 ribu barrel per hari. Dengan asumsi tersebut, pendapatan negara juga direncanakan sebesar Rp 1.878,4 triliun, belanja negara sebesar Rp 2.204 triliun serta defisit anggaran sebesar Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen dari PDB,” tutur Ayi.

Bila dibandingkan 2017, menurut Ayi, maka beberapa anggaran tersebut mengalami peningkatan, baik pendapatan dan belanja negara, sementara defisit anggaran mengalami penurunan. Tentu saja hal ini menjadi persoalan mengingat asumsi makro ekonomi yang diajukan pemerintah belum tentu tepat mengingat realitas hari ini daya beli masyarakat mengalami penurunan, termasuk menurunnya aktivitas ekonomi di pusat-pusat perdagangan ritel seperti Matahari beberapa waktu lalu.

Selain itu, bagi daerah belanja transfer daerah dan dana desa pada 2018 mendatang justru menghadapi tantangan yang lebih besar. Di tengah kelesuan ekonomi, Dana Transfer Daerah dan Dana Desa mengalami penurunan. Semula dalam APBNP 2017 ditetapkan sebesar Rp 766,3 triliun namun pada 2018 direncanakan menjadi Rp 761 triliun.

Penurunan tersebut, lanjut Ayi, disebabkan menurunnya dana transfer umum serta tidak bertambahnya Dana Desa yang komitmen awalnya sebesar 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Apalagi perubahan formula Dana Alokasi Umum dan Dana Desa pada 2018 mendatang akan memberikan implikasi banyak daerah yang mengalami penurunan alokasi anggaran.

“Belum lagi sejak tiga tahun terakhir Dana Alokasi Umum bersifat tidak final atau berubah-ubah yang membuat pemerintah daerah mengalami ‘kebingungan’. Implikasinya, tentu saja banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan bersama-sama masyakarat akan tertunda atau hilang sama sekali,” imbuh Ayi.

Ayi Hambali menambahkan, disusunnya RAPBN 2018 bertujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, pemerintah berupaya agar target kemiskinan sebesar 9,5-10 persen, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3-5 persen, indeks gini sebesar 0,38 dan indeks pembangunan manusia sebesar 71,5 persen dapat tercapai.

“Tentu saja beberapa target tersebut ‘cukup ambisius’ mengingat realitas di daerah justru berlawanan. Berangkat dari situasi tersebut, DPD mengharapkan informasi yang mendalam tentang RAPBN 2018 dari para akademisi dan narasumber lainnya, dengan beragam perspektif. Masukan dan saran juga diperlukan sehingga uji sahih dari pokok-pokok pandangan Budget Office DPD RI dapat terevaluasi dengan baik,” tandasnya.

Harapannya, informasi hasil uji sahih ini tidak hanya menjadi sumber utama pandangan DPD RI atas RAPBN 2018, namun menjadi sikap anggota DPD RI yang disampaikan secara formal maupun informal kepada pemerintah dan DPR RI. (*/nto)

 

loading...

Feeds

Pemkot Cimahi Segera Lakukan Rotasi

Rotasi dan Mutasi pejabat esselon di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan segera dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan karena, kebutuhan organisasi.

Perda Kepemudaan Harus Diimplementasikan

Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di kalangan pemuda, Pemerintah Kota Cimahi sebaiknya mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan.

Pilgub, Peran Ulama-Ponpes Strategis

Pesantren tidak hanya sebagai tempat kaderisasi pembinaan, pencerahan para santri dalam melahirkan generasi muda Indonesia, tapi juga terdepan dalam perang …

Skuat Persib Bakal Pergi ke Tasik

Gomez mengatakan, Persib Bandung memiliki lapangan yang  bagus (GBLA). Namun karena cuaca tidak mendukung tim pun hanya latihan selama 50 …