Hilangnya Pengumuman Lelang RKB SMK, Balai Pengadaan Barang dan Jasa Lempar Kesalahan ke Disdik Jabar

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jabar

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jabar

POJOKBANDUNG.com – Hilangnya pengumman lelang dari lapak LPSE Jabar mendapat sorotan Wakil Ketua Bamus Sunda Dyna Ahmad. Dyna menyoroti kinerja LPSE dan Pokja ULP Jabar.

Dyna minta kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, penghargaan yang selama ini diberikan kepada LPSE Jabar ditinjau ulang.

Karena ketika sudah diumumkan di lapak LPSE Jabar maka secara otomatis kelengkapan dokumen lelang dari sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup),KAK, spesifikasi teknis, HPS, rancangan kontrak, dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Jl.Cilaki No.51 Bandung sudah dinyatakan lengkap.

Sehingga apa pun alasan yang diberikan oleh Balai Pengadaan Barang Jasa /ULP patut dipertanyakan, sebab lelang manual saja dibutuhkan kelengkapan dokumen,apalagi ini sudah sistem IT massa bisa seenaknya ketika sudah diumumkan dengan alasan masih mau melengkapi dokumennya terus ditarik kembali.

“Aneh kalau kinerja Pokja ULP masih seperti ini, seharusnya mereka sadar bahwa lelang ini menggunakan uang negara,bukan uang pribadinya, dan seolah olah lelang ini seperti kelinci percobaan” pungkas Dyna.

Menanggapi hal ini, Kasi Pelayanan Balai Pengadaan Barang Jasa Rudi Rinaldi berpendapat lain.

Kata Rudi, hilangnya pengumuman lelang dari lapak LPSE Jabar secara otomotasi sistem ini terhubung langsung dengan LKPP dan semua alasan yang membatalkan lelang ini sudah tertulis, bahkan kepada perusahan yang telah mendaftarpun ada pemberitahuan lewat email perusahan.

Namun Rudi mengakui,bahwa dokumen lelang yang diusulkan Dinas Pendidikan Jawa Barat masih banyak yang belum lengkap, sehingga banyak yang perlu dilakukan kajian dan analisa, harga satuan saja banyak perbaikan.

Kalau usulan dokumen yang mau dilelangkan belum lengkap dari Disdik Jabar, maka dokumen yang dimaksud akan kita kembalikan kepada yang besangkutan (Disdik Jabar-red), karena tanggal 22 Agustus 2017 dokumen yang diusulkan belum lengkap, namun setelah tanggal 29 Agustus 2017 dokumen yang diusukan disampaikan kembali kepada kita.

Setelah tanggal 29 Agustus 2017 dokumen yang disampaikan Disdik Jabar kita periksa kembali, dan hasilnya dokumen yang disampaikan dalam bentuk CD dan belum dipisahkan perpaketnya. Dari tanggal 31-6 September 2017 instruksi Kepala Balai dilakukan pemilahan paket.

Dokumen kegiatan diserahkan kepada Pokja untuk minta dipelajari dalam bentuk CD/paketnya, selanjutnya Pokja mempelajari spek teknis, bahkan dari 62 paket yang dusulkan Disdik Jabar, oleh karena Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) banyak yang tidak singkron dengan lokasi lapangan, maka paket RKB disdik Jabar menjadi 71.

Bahkan harga perkiraan sendiri (HPS) yang disampaikan dari Disdik Jabar dalam hal ini PPK tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No.28/PRT/M/2016 tentang pedoman analisa harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

(man/mun)

loading...

Feeds