Agar Dana Desa Tak Dikorupsi, Perlu Ada Konsultan dan Pengawas

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com – Anggaran desa rentan dikorupsi. Terlebih tidak adanya konsultan pelaksanaan pembangunan di desa.

Kondisi itu diperparah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum sepenuhnya paham terkait penggunaan dana desa.

Sekretaris Jendral Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bandung, Hilman Yusuf menjelaskan selama ini pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) dilakukan tanpa adanya pendampingan dari konsultan.

“Di Desa perlu ada pencegahan. Seperti contoh dalam satu desa diberikan satu konsultan dari pemerintah. Penyimpangan di lingkungan desa terjadi karena minimnya pengetahuan, maka dari itu SDM adalah permasalahan,” kata Hilman, Selasa (7/8/2017).

Baca Juga: Wow, Dana Desa Hingga Rp 1 Miliar per Desa 

‎Hilman pun mengatakan selama ini pembangunan yang dilakukan oleh Pemdes dapat diawasi langsung oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pemdes bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Jika ada pembangunan fisik yang tidak sesuai, masyarakat dapat dengan mudah. Karena jika tidak, masyarakat berhak mempertanyakannya,” katanya.

Menurutnya, penggelontoran dana desa ke Pemdes relatif besar. Sehingga hal itu menjadi sorotan banyak pihak, termasuk pengawasan serta penegak hukum.

“Mereka yang tersangkut tipikor dikarenakan di desa tersebut minim SDM yang memiliki pengetahuan berlebih. Malah sebaliknya untuk pemerintah pusat yang memiliki SDM mumpuni tetapi angka tipikor kerap meningkat,” ujarnya.

Ia mengatakan, desa perlu pendamping yang fungsinya pengawasan dan pencegahan.

loading...

Feeds

Wah! Peringkat ITB Digeser UGM

Nasir mengumumkan UGM behasil menempati posisi pertama dengan skor 3,66 poin, menggantikan ITB (3,53 poin). Di bawahnya disusul IPB