Perlindungan Jaminan Sosial bagi TKI Diresmikan

Perlindungan TKI. Foto: Ist

Perlindungan TKI. Foto: Ist

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) merupakan salah satu jenis pekerjaan yang berdampak besar terhadap pemasukan devisa Republik Indonesia. Tidak heran jika para TKI ini diberikan julukan yang istimewa, sebagai pahlawan devisa.

Julukan istimewa tersebut tentunya harus disertai dengan perlindungan atas pemenuhan hak-hak para TKI oleh pemerintah. Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perwujudan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk TKI.

Perllindungan untuk para TKI ini diatur Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-undang No 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-undang tersebut menginstruksikan seluruh pekerja agar terlindungi dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Puskesmas di Kabupaten Bandung Bisa Layani Pasien Kecelakaan Kerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan Berpartisipasi dalam Ekspedisi NKRI 2017 Koridor Papua Bagian Selatan 

Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri, menjelaskan perlindungan untuk TKI mulai dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan pada 1 Agustus 2017 dengan skema khusus perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi TKI.

“Nantinya para TKI ini wajib terdaftar dalam 2 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, dan ada program tambahan Jaminan Hari Tua, yang dapat menjadi tabungan para TKI saat memasuki usia tua”, ungkap Hanif.

Hanif berbicara dalam kegiatan launching Transformasi Perlindungan Jaminan Sosial TKI di Tulungagung, Jawa Timur. Tulungagung merupakan salah satu kantung TKI.

Launching tersebut kerja sama Kementerian Ketenagakerjaan dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan.

loading...

Feeds