Otoriter Gaya Baru, HTI Jabar Tolak Perppu Ormas

Ribuan anggota Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) melakukan acara di sekitar Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (30/5/2015). FOTO: MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

Ribuan anggota Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) melakukan acara di sekitar Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (30/5/2015). FOTO: MIFTAHULHAYAT/dok.JAWA POS

POJOKBANDUNG.com, RANCAEKEK – Terbitnya Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menuai penolakan. Termasuk dari Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat.

Humas HTI Jawa Barat Lutfhi Afandi menegaskan, HTI menolak keras terbitnya Perppu itu karena baginya tak ada alasan untuk menolak UU No. 17/2013. Ia menganggap pemerintah tak memiliki ketaatan kepada hukum yang sudah ditetapkan.

BACA JUGA:

Soal Perppu Ormas, Ini Pandangan Ketua MUI Ma’ruf Amin

Badko HMI Jabar Soroti Perppu Ormas

Pakar Unpad Debat Perppu Ormas Anti-Pancasila, Seperti Ini Beda Pendapat Mereka

“Bukan justru menghindari, malah ketika merasa kesulitan dalam menghadapi sebuah Ormas lalu dengan begitu saja membuat peraturan baru‎,” kata Luthfi saat dihubungi, Senin (17/7).

‎Hadirnya Perppu baru tentang Ormas ini, menurutnya, Indonesia akan kembali kepada era rezim diktator nan represif dan otoriter.

Dengan menghilangkan mekanisme pembuburan Ormas, pemerintah dianggap bertindak sepihak dalam menilai, menuduh dan menindak Ormas tanpa memberi ruang bagi Ormas untuk membela diri atau mengkaji ulang.

‎Ia mengatakan, adanya ketentuan-ketentuan yang bersifat ‘karet’ seperti larangan melakukan tindakan permusuhan terhadap SARA (Pasal 59-3) dan penyebaran paham lain yang dianggap bakal mengganggu Pancasila serta UUD 1945 (pasal 59-4).

“Dikhawatirkan berpotensi dimaknai secara sepihak untuk menindas pihak lain,” katanya.

loading...

Feeds

situs-hti-diblokir-ini-jawaban-pemerintah_m_146139

Situs Hizbut Tahrir Indonesia Diblokir

POJOKBANDUNG.com- SITUS resmi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ditutup pemerintah sejak Sabtu (22/7), Setelah resmi dibubarkan. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel …
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise memberikan anugerah Kota Layak Anak 2017 kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan.

15 Kabupaten/Kota di Jabar Sudah Layak Anak

POJOKBANDUNG.com, PEKANBARU- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise memberikan anugerah Kota Layak Anak 2017 kepada 126 Kabupaten/Kota se-Indonesia, …