Pengamat Unpad: Perppu Ormas Anti-Pancasila Berpotensi Digugat ke Pengadilan

Diskusi publik 'Mengawal Negara: Perppu vs Gerakan Anti Pancasila' oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. FOTO: Nida Khairiyyah

Diskusi publik 'Mengawal Negara: Perppu vs Gerakan Anti Pancasila' oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. FOTO: Nida Khairiyyah

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung melakukan diskusi publik dengan tema ‘Mengawal Negara: Perppu vs Gerakan Anti Pancasila’.

Menghadirkan dosen Fakultas Hukum Unpad, Dr Indra Prawira, Direktur PSPK Unpad, Dr Muradi, dosen Fisip Unpad, Firman Manan dengan moderator dosen Fisip Unpad, Dr Dede Sri Kartini.

Indra Prawira yang mengawali pembicaraan menilai bahwa diskusi tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, penting karena banyak Perppu yang keluar tanpa memenuhi persyaratan.

Baca Juga:

Pemprov Jabar Siap Jalankan Perppu Ormas Anti-Pancasila

Ini Rupanya Alasan Pemerintah Keluarkan Perppu Ormas Anti-Pancasila

Kata Pengamat, Pemerintah Terlalu Terburu-buru Bubarkan HTI

HTI Menolak Pembubaran, Siapkan Perlawanan

Pemerintah Bubarkan HTI, Begini Sikap Polda Jabar 

“Perppu harusnya keluar saat kondisi mendesak dan penting, jika salah satunya tidak memenuhi maka tidak seharusnya dikeluarkan,” ujarnya di Cafe Centropunto, Jalan Trunojoyo, Kota Bandung, Kamis (13/7/2017).

Siapa yang menilai kondisi tersebut? Presiden, lanjutnya, karena selama ini Perppu dibahas layaknya undang-undang dalam sidang paripurna di DPRD.

“Adanya Perppu saat pemerintah membubarkan ormas sama sekali tidak pengaruh, karena mereka bisa menggugat di PTUN,” ucapnya.

(nda)

loading...

Feeds