Pakar Unpad Debat Perppu Ormas Anti-Pancasila, Seperti Ini Beda Pendapat Mereka

Diskusi publik 'Mengawal Negara: Perppu vs Gerakan Anti Pancasila' oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. FOTO: Atep Kurniawan

Diskusi publik 'Mengawal Negara: Perppu vs Gerakan Anti Pancasila' oleh Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung. FOTO: Atep Kurniawan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sejumlah akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung berdebat soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017.

Pro kontra aturan yang dinilai menjadi ancaman bagi banyak organisasi kemasyarakatan itu dilontarkan Dosen Hukum Indra Prawira, Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad Muradi, dan Dosen FISIP Firman Manan.

Muradi menilai keberadaan Perppu itu sangat penting sebagai payung hukum untuk menangkal bibit-bibit gerakan radikal yang ditanamkan oleh organisasi-organisaai kemasyarakatan. Sedangkan UU 17 tahun 2013 tentang ormas sangat sulit menindak ormas yang menanamkan misi ideologi anti Pancasila.

Baca Juga: Pengamat Unpad: Perppu Ormas Anti-Pancasila Berpotensi Digugat ke Pengadilan

“Apalagi di Undang undang ormas hanya menindak gerakan atheisme, marxisme, komunisme, dan leninisme. Tidak ada gerakan khilafah di sana sehingga sulit menjangkau ini,” kata Muradi, dalam diskusi ‘Mengawal Negara, Perppu versus Gerakan Anti Pancasila’ yang digelar PSPK Unpad, di Bandung, Kamis (13/7/2017).

Kendati begitu, tegas dia, bukan berarti Perppu tersebut anti ormas Islam, melainkan mencegah gerakan yang berisi ajaran anti Pancasila dan UUD 1945.

Sementara akademisi hukum Indra Prawira, justru mempertanyakan lahirnya Perppu tersebut. Bahkan menurutnya pemerintah tidak perlu membuat perppu itu jika tujuannya untuk mempersempit ruang gerak ormas yang dinilai anti-Pancasila dan UUD 1945.

“Kalau disebut untuk mengisi kekosongan hukum, enggak juga,” tegas Indra.

Untuk menindak ormas anti Pancasila dan UUD 1945 ini, menurutnya cukup dengan UU Anti Teroris dan UU ITE. Perppu ini tidak lebih hanya memperluas pemaknaan dari ajaran-ajaran yang disebut anti Pancasila dan UUD 1945.

Pandangan Firman Manan tak jauh beda dengan Indra Perwira. Ia menilai, pihak yang merasakan adanya ancaman terhadap Pancasila dan UUD 1945 hanyalah pemerintah.

Masyarakat sendiri menurutnya tidak merasakan adanya ancaman apa pun, sehingga menimbulkan pro dan kontra. Jika benar ancaman itu ada, tentu pemerintah dan masyarakat akan merasakan hal yang sama.

“Ada kesenjangan pemahaman,” ucap Manan.

(atp/pojokbandung)

loading...

Feeds

Ratusan Guru Cimahi Akan Dirotasi

Tahun ini rotasi dan mutasi guru Sekolah Dasar (SD) di Cimahi akan segera dilaksanakan. Hal itu dilakukan karena Cimahi kekurangan …