Badko HMI Jabar Soroti Perppu Ormas

Ketum Badko HMI Jabar, Achyar Al Rasyid (kanan) bersama Korwil 3 PP GMKI, Theo Cosner Tambunan (nida)

Ketum Badko HMI Jabar, Achyar Al Rasyid (kanan) bersama Korwil 3 PP GMKI, Theo Cosner Tambunan (nida)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat menyoroti Perppu Ormas yang diterbitkan oleh pemerintah.
Ketua Umum Badko HMI Jabar, Achyar Al Rasyid menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat multikultur, beragam etnis, budaya dan bahasa.

“Kita beda tapi satu dengan adanya sebuah ideologi bangsa yaitu Pancasila,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (14/7).

Achyar mengatakan, ‎munculnya permasalahan negara yang sedang dibangun bersama sering dihadapkan dengan konflik internal.

“Kita harus memiliki tanggung jawab bersama untuk seluruh warga negara Indonesia beserta pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan, mengamalkan dan mengamankan pancasila dari berbagai macam ancaman yang muncul,” ungkapnya.

Jika presiden menilai ada ancaman nyata terhadap Pancasila, lanjut dia, pemerintah berwenang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mencegah, mengadakan, meniadakan dan menghentikan ancaman terserbut.

Pemerintah, kata dia, merupakan sumber kedaulatan ‎suatu negara yang diperkuat dalam pasal 22 ayat 1 UUD NKRI 1945 yang berbunyi dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa presideng berhal menetapkan Perppu untuk dikuatkan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan Perppu yang ditetapkan.

“Kita menyampaikan 4 poin utama, mengajak seluruh masyarakat berpegang teguh pada Pancasila dan menjaga keutuhan NKRI,” ucapnya.

Poin kedua, HMI menuntut kepada seluruh elit politik dan pejabat pemerintah menghentikan segala bentuk kegaduhan yang berawal dari kepentingan prinadi dan kelompok, hendaknya menghentikan semua polemik dan konflik perseteruan perebutan pengaruh dan kekuasaan demi kepentingan serta kemajuan NKRI, bangsa dan negara Indonesia.

Poin ketiga, menuntut kepada pemerintah untuk konsisten menjalankan dan melaksanakan Perppu tentang Ormas, khususnya Ormas yang bertentangan dengan pancasila, Ormas yang menyerukan separatisme di wilayah Indonesia serta Ormas yang terindikasi berhaluan dan penganut komunis.

“Terakhir, kami menuntur kepada pemerintah agar segera fokus dalam percepatan pembangunan serta menjalankan amanat pembukaan UUD 1945 dengan sebaik-baiknya agar Indonesia dapat menjadi negara yang maju dan disegani di mata dunia,” bebernya.

Sementara, Koordinator Wilayah 3 PP GMKI, Theo Cosner Tambunan memandang tolak ukur ‎dari unsur penistaan agama yang tidak difahami. “Ada klausul yang tidak jelas jalurnya dalam unsur persidangan, karena pemerintah harus bertindak tegas,” ujarnya.

Ia mencontohkan, untuk ormas yang dibubarkan selalu tidak ada kelanjutannya.

‎”Sementara yang menyangkut agama selalu diungkit,” tambahnya.

Di sisi lain, Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Tugiman melihat, ancaman internal lebih besar ‎untuk ancaman ideologi bertumpang paham radikalisme.

“Haruskah bangsa ini menghabiskan energi untuk persoalan-persoalan lain. Karena realitanya hari ini masih ada beberapa kubu yang membuat pertentangan kepada Pancasila,” imbuhnya.

Perppu kedudukannya sederajat dengan Undang-undang.

“Perbedaannya hanya di hak atribusi presiden,” pungkasnya.(nda)

loading...

Feeds