Gapensi Kabupaten Bandung Sebut Sistem Lelang Proyek Pemerintah Rawan Penyimpangan

‎Ketua Gapensi Kabupaten Bandung, Enjang Mulyana. FOTO: 
Hakim Baihaqi/Radar Bandung

‎Ketua Gapensi Kabupaten Bandung, Enjang Mulyana. FOTO: Hakim Baihaqi/Radar Bandung

POJOKBANDUNG.com – Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kabupaten Bandung, mengkritisi sistem lelang proyek pemerntah yang kerap dimenangkan oleh penawar terendah hingga di bawah 84 persen dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan pemerintah.

Dengan penawaran di bawah 90 persen saja dari nilai HPS, dikhawatirkan rentan terjadinya penurunan kualitas serta rawan penyimpangan hukum atau praktik-praktik kecurangan karena hasil yang tak jelas pertanggungjawabannya.

‎Ketua Gapensi Kabupaten Bandung, Enjang Mulyana meminta pelaku usaha jasa konstruksi agar mengajukan harga penawaran secara realistis. Berdasarkan pengalaman, pemerintah selaku penyelenggara proyek selalu memenangkan penawar dengan harga terendah antara 84 persen hingga 86 persen.

“Pengerjaan proyek kontruksi maupun proyek proyek lainnya, nilai yang masih realistis paling tidak presentasenya 90 persen dari HPS,” kata Enjang saat ditemui di Kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung, Soreang, kemarin (10/7/2017).

Tidak hanya itu, biaya transportasi setiap proyek pun berbeda, hal tersebut dikarenakan letak geografis Kabupaten Bandung yang cukup luas.

Baca Juga:

Yang Ingin Pemekaran Kabupaten Bandung Timur, Sabar Ya

Pasar Tradisional di Kabupaten Bandung Perlu Lift dan Eskalator

Agar tetap untung dengan penawaran rendah, Enjang mengatakan perihal tersebut dikhawatirkan rentan penurun kualitas.

“Harga untuk traspotasi di Soreang akan beda dengan di Kertasari, Ibun dan lainnya. Nah agar tetap untung apakah pengusaha ini harus menurunkan kualitas bahan dan pengerjaan,” ujarnya.

Jika pemerintah selaku penyelenggara lelang selalu memenangkan harga penawar terendah dibawah 90 persen, dapat dipastikan pekerjaan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan. Sehingga suatu pekerjaan kontruksi mudah rusak dalam waktu singkat.

‎”Pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan akan menimbulkan kerugian untuk pemerintah dan masyarakat sebagai penerima hasil pembangunan. Tidak hanya itu pengusaha pun dirugikan karena berurusan dengan hukum karena menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terjerat tindak pidana korupsi (Tipikor),” ucapnya.

Ia berharap pemerintah berpatokan pada harga ideal yang rasional agar dapat dipertanggungjawabkan. Karena dengan penawaran lebih dari 84 persen, pelaku memiliki ruang untuk pengerjaan proyek kualitas baik.

‎‎”Jika bekerja maksimal. kami juga bisa tenang tidak takut berurusan dengan hukum, karena kami tidak main-main dengan menurunkan kualitas bahan dan pengerjaan. Masalah ini kami keluarkan tidak bermaksud membuat gap pertentangan dengan pemerintah, sebaliknya untuk kemajuan Kabupaten Bandung,” katanya.

loading...

Feeds