Gerilya Pansus Mendongkel KPK, Masuk Sukamiskin Hingga Undang Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita

Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) KPK (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

POJOKBANDUNG.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak akan terpengaruh dengan upaya Panitia Khusus (Pansus) angket yang tiap hari kian berusaha mencari-cari kesalahan lembaga antirasuah.

KPK memilih fokus menyelesaikan sejumlah penyidikan perkara-perkara korupsi ketimbang memikirkan strategi menghadapi pansus angket.

’’Kami tidak akan terlalu terpengaruh dengan segala upaya tersebut. KPK tetap bekerja menangani kasus korupsi dan melakukan pencegahan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dihubungi, Senin (10/7/2017).

Pansus Angket telah mulai bekerja menjalani serangkaian kegiatan terkait pengawasan tugas KPK. Pada Kamis, 6 Juli lalu, anggota pansus mendatangi Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, dan berbincang dengan sejumlah terpidana kasus korupsi.

Baca Juga:

Walah! Pansus DPR Ancam Akan Panggil Paksa KPK

Diduga Terkait Perkara Lain, KPK Tetap Dalami Sumber Duit Amien Rais

Tujuannya, untuk mengetahui seperti apa proses hukum yang mereka alami saat penyidikan di KPK.

Para mantan ketua KPK memberikan dukungan untuk tidak gentar menghadapi Pansus Angket.

Mereka yang diwawancarai antara lain terpidana kasus suap hakim dan panitera PTUN Medan yaitu pengacara kondang OC Kaligis, mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

Lalu, mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yaitu Tubagus Chaeri Wardhana, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M Akil Mochtar.

Pansus Angket kembali bergerilya. Dua pakar hukum dihadirkan langsung untuk mengikuti sidang pansus angket KPK di DPR pada Selasa, pukul 14.00 WIB. Mereka adalah Yusril Ihza Mahendra dan Romli Atmasasmita.

Menurut Febri, sebenarnya sudah sering berbagai upaya untuk menyerang legitimasi hukum keberadaan KPK dilakukan.

Misalnya, cukup banyak Judicial Review yang diajukan ke MK. Bahkan, di antaranya mempersoalkan keabsahan keberadaan KPK dan kewenangan KPK, termasuk soal penyadapan.

loading...

Feeds