Tunjangan Naik 7 Kali Lipat, Warga KBB Diminta Ikut Awasi Kinerja DPRD

Anggota DPRD KBB banyak yang tidak hadir dalam paripurna, kemarin. Itu nampak terlihat banyaknya kursi anggota dewan yang kosong. (Hadi Wibowo)

Anggota DPRD KBB banyak yang tidak hadir dalam paripurna, kemarin. Itu nampak terlihat banyaknya kursi anggota dewan yang kosong. (Hadi Wibowo)

POJOKBANDUNG..com, PADALARANG– Rencana kenaikan tunjangan hingga tujuh kali lipat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat sorotan dari publik. Terbitnya PP No 18/2017 tentang kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD menuntut kinerja DPRD lebih baik lagi.

Direktur Pusat Kajian Politik Ekonomi dan Pembangunan (Puskapol Ekbang) Holid Nurjamil mengatakan, kenaikan tunjangan bagi para wakil rakyat semestinya berbanding lurus dengan kinerja mereka. Sebab, nominal tunjangan yang diterima naik menjadi tujuh kali lipat dari gaji pokok.

BACA JUGA:

Tak Peduli Pro Kontra, DPRD Cimahi Sambut Baik Kenaikan Tunjungan

Disesalkan, Presiden Jokowi Setujui PP Kenaikan Tunjangan DPRD

“Kenaikan tunjangan ini harus berbanding lurus dengan kinerja mereka. Jangan sampai uang rakyat itu mubazir,” kata Holid.

Ia menilai, selama ini kinerja anggota DPRD di KBB itu masih kurang maksimal. Sehingga dalam pelaksanaanya diperlukan pengawasan lebih ketat lagi, agar kinerja para anggota Dewan bisa lebih baik.

“Aspek pengawasan dari para anggota Dewan sangat kurang dan permasalahan di KBB yang selama ini muncul pun karena memang fungsi pengawasan yang kurang dari anggota Dewan ini,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).

loading...

Feeds