Ketua DPRD Cimahi Minta Dibagi Wilayah Kab Bandung Barat

Ketua DPRD Cimahi Achmad Gunawan

Ketua DPRD Cimahi Achmad Gunawan

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI- DPRD Kota Cimahi mendorong Kota Cimahi dapat menambah wilayah baru. Apalagi, kalau melihat jumlah penduduk yang semakin bertambah saat ini.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Achmad Gunawan mengatakan, Cimahi masih kekurangan wilayah, sementara  jumlah penduduk tidak bisa dipungkiri akan terus bertambah.

Sehingga, hal ini dianggapnya akan menjadi tantangan bagi Pemkot Cimahi di kepemimpinan Plt Walikota Cimahi, Sudiarto dan Walikota terpilih Cimahi ke depan, Ajay M Priatna. “Cimahi kurang wilayah, saya rasa butuh pengembangan wilayah termasuk pembangunan,” kata Achmad.

Dengan wilayah yang hanya memiliki tiga kecamatan, menurut dia, maka pembangunan gedung, rumah atau yang lainnya di Cimahi harus mulai diarahkan ke atas. Apalagi, di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) di Cimahi tidak boleh ada pembangunan.

Dirinya menuturkan, sudah melakukan koordinasi dengan Ketua DPRD Bandung Barat dan meminta langsung wilayahnya dibagi ke Cimahi. Apalagi, ia mengklaim, masyarakat Kab Bandung Barat yang berada di sekitar Cimahi lebih memilih ingin wilayahnya masuk ke Cimahi karena akses yang lebih dekat.

“Belum lama ini saya ngobrol dengan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, AA Umbara, tolong dibagi wilayah sistemnya seperti apa. Kami ingin penambangan wilayah,” ungkapnya.

Ia mengaku, siap mengakomodir masyarakat Kab Bandung Barat yang tinggal di perbatasan masuk menjadi bagian Kota Cimahi. Namun, tetap harus mengikuti prosedur yang ada. Secara aturan, kata dia, warga yang ingin pindah administratif wilayah itu tidak dilarang. Hanya, proses untuk merubah status kependudukan itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak singkat.

Achmad menjelaskan proses yang harus dilalui oleh warga pertamanya mengajukan lewat rapat yang ada di tingkat Desa. Kemudian rekomendasi rapat disampaikan langsung pada Kecamatan. Selanjutnya, DPRD Bandung Barat harus memparipurnakan permintaan tersebut, kemudian jika sudah sah, dari pihak DPRD Cimahi akan menerima dengan melakukan paripurna serupa sehingga menghasilkan produk hukum.

“Masalah ini sebenarnya bukan wacana baru bagi kami. Dan ini sudah harus dipikirkan jalan terbaiknya secara bersama-sama,” pungkasnya.

(gat)

 

loading...

Feeds