Disesalkan, Presiden Jokowi Setujui PP Kenaikan Tunjangan DPRD

DPRD Cimahi

DPRD Cimahi

POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Kenaikan tunjangan anggota DPRD dinilai tak memerhatikan faktor kesejahteraan masyarakat daerah, khususnya di Kota Cimahi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menaikan tunjangan anggota dan pimpinan DPRD se-Indonesia, hal itu sesuai PP No 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Aturan soal tunjangan bagi anggota DPRD yang sebelumnya diatur dalam PP 24/2004 tidak lagi berlaku.

Menurut Pengamat Politik dan Pemerintahan Kota Cimahi, Arlan Sidha kenaikan gaji dan tunjangan DPRD merupakan sebuah ironi di tengah kondisi masyarakat yang masih serba kekurangan. Menurutnya, khususnya sebagai warga Cimahi, ia memandang tak seharusnya masyarakat disuguhkan dengan kabar yang justru membuat kondisi masyarakat bisa makin menderita.

Ia menegaskan, tak menyetujui kenaikan tersebut. Kenaikan, kata dia, seharusnya bisa memerhatikan faktor kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastrukturnya dan faktor lainnya. “Masih banyak masyarakat yang belum terperhatikan, belum merasakan sentuhan program pemerintah yang tujuannya menyejahterakan masyarakat,” ungkap Arlan.

Pemerintah seharusnya mempertimbangkan kembali kebijakan itu, sebab pengesahan PP No. 18/2017 tidak ideal. Alangkah lebih baiknya, menurut hematnya, tunjangan dialihkan untuk peningkatan kesejahteraan, infrastruktur yang tentunya pro rakyat.

loading...

Feeds