DPRD Jabar Minta Dinas Pendidikan Antisipasi Praktik Ilegal pada PPDB

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPRD Jawa Barat (Jabar) mengingatkan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat untuk mengantisipasi segala praktik ilegal yang mungkin terjadi pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK sederajat 2017.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menegaskan, praktik ilegal tersebut bisa saja dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan.

Mereka, kata dia, bisa jadi oknum sekolah maupun para calon orang tua agar anaknya dapat diterima sekolah tujuan.

Untuk mengantisipasi praktik ilegal tersebut, ia meminta Disdik Jabar bisa lebih siap dan matang terkait PPDB SMA/SMK. Terlebih pengelolaan SMA/SMK sudah alih kelola SMK oleh provinsi.

“Sederet permasalahan pada saat pendaftaran PPDB SMA/SMK jalur non-akademik seperti dalam pendaftaran online harus menjadi cerminan bagi Disdik Jabar saat menggelar pendaftaran PPDB jalur akademik,” kata Abdul Hadi Wijaya.

Sekretaris FPKS DPRD Jabar ini mengingatkan agar mekanisme yang dibuat benar-benar harus bisa meminimalisir setiap potensi kecurangan dalam pelaksanaan PPDB.

“Pokoknya jangan sampai ada pungli yang berdampak kepada anak yang memiliki kapasitas tapi tidak mendapat akses pendidikan,” tegasnya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar, Ahmad Hadadi mengatakan, para orang tua yang tidak dapat mengakses PPDB Online, tidak perlu khawatir.

“Silakan langsung datang ke sekolah yang akan dituju dengan membawa persyaratan asli dan fotocopy yang telah ditentukan, seperti Ijazah, NEM , raport, akte kelahiran, KK, KTP orangtuanya,” jelas Hadadi.

“Bagi calon siswa yang belum keluar ijazahnya dapat membawa Sertifikasi Hasil Ujian Nasional (SHUN) dari sekolah asalnya.”

(mun)

loading...

Feeds