Dari 171 Daerah, Baru Jabar yang Tandatangani NPHD untuk Anggaran Pengawasan Pilkada 2018

Ketua Bawaslu RI Abhan

Ketua Bawaslu RI Abhan

POJOKBANDUNG.com- PROSES penganggaran dana pengawasan Pilkada 2018 berjalan sangat lambat. Dari 171 daerah yang menggelar pilkada 2018, baru satu yang sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk anggaran pengawasan. Yakni, Provinsi Jawa Barat.

Ketua Bawaslu RI Abhan menyatakan, komitmen pemerintah daerah dalam memproses anggaran pengawasan pilkada tidak berjalan dengan baik.

BACA JUGA:

KPU Resmi Luncurkan Pilkada 2018 di 171 Daerah

Anggaran Pilkada Jabar 2018 Disepakati Rp 1,6 Triliun

Bahkan, ada 31 daerah yang sama sekali belum membahasnya. “Tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, 31 daerah yang sama sekali belum ’’mencolek’’ penganggaran pilkada terdiri atas satu provinsi, 24 kabupaten, dan 6 kota.

Di antaranya, Provinsi Papua, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, hingga Kota Palangka Raya. Bawaslu Pusat akhirnya turun tangan melakukan advokasi terhadap daerah-daerah tersebut.

Sebab, jika tidak diantisipasi sejak awal, jalannya program dan tugas pengawasan dikhawatirkan terhambat. Lantas, bagaimana nasib 139 daerah lainnya? Mantan ketua Bawaslu Jawa Tengah itu mengatakan masih dalam proses pembahasan.

“Sekitar 28 daerah di antaranya sudah disepakati. Tapi belum teken NPHD,” tambahnya.

Abhan berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa mengawal penganggaran tersebut. “Supaya begitu tahapan pilkada dimulai, pengawasan sudah bisa dilaksanakan,” tuturnya.

loading...

Feeds