Waduh! KPAI Sebut Kebijakan Sekolah Lima Hari Sangat Tidak Berpihak kepada Masyarakat

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh ‎

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh ‎

POJOKBANDUNG.com – Peraturan Menteri (Permen) Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur  8 jam sehari selama 5 hari (full day school) ‎terus menuai polemik.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh ‎menegaskan Permen sangat tidak berpihak kepada masyarakat.

Apalagi dalam penyusunan Permen itu tidak melibatkan unsur dari masyarakat. Sehingga dia menilai kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy sangat tidak tepat.

“Ini kan penyusunan Permen terkait dengan masyarakat, tapi pelibatan masyarakat sendiri tidak maksimal,” ujar Asrorun dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (17/6).

Baca Juga:

Kebijakan Mendikbud Sekolah 5 Hari Ditolak Keras Gubernur Aher

Sekolah Lima Hari Bukan Full Day School, Kata Mendikbud

Asrorun menambahkan, Mendikbud yang mengaku sekolah tidak wajib dalam menerapkan full day school itu. Namun kenyataanya dalam Permen itu tidak ada tulisan dari full day school itu bersifat opsional.

“Jadi saya sudah bolak bali lihat isi peraturan itu tidak ada bacaan opsional,” katanya.

Bahkan ungkap Asrorun, dirinya mendapatkan bocoran dari salah satu orang di Kemendikbud full day school bersifat wajib. Pasalnya dalam setiap Permen tidak bersifat opsional, yakni boleh diterapkan dan tidak apa-apa apabila tidak menerapkannya.

“Jadi orang Kemendikbud bilang ke saya masa Permen sifatnya opsional, ada-ada saja,” pungkasnya.

Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy telah menetapkan Permen Nomor 23/2017 tentang Hari Sekolah yang mengatur sekolah 8 jam sehari dan selama 5 hari atau full day school. Kebijakan itu juga berlaku pada tahun ajaran baru yang jautuh pada Juli 2017.

loading...

Feeds