Beda Sikap NU dan Muhammadiyah Soal Sekolah Lima Hari, Presiden Diminta Tegas

Presiden Joko Widodo menggelar jumpa pers usai bertemu para tokoh agama di Istana Merdeka, Selasa (16/5/2017). FOTO: Biro Pers Istana Presiden

Presiden Joko Widodo menggelar jumpa pers usai bertemu para tokoh agama di Istana Merdeka, Selasa (16/5/2017). FOTO: Biro Pers Istana Presiden

POJOKBANDUNG.com – Kebijakan sekolah lima hari yang digulirkan Mendikbud Muhadjir Effendy masih menuai kontroversi.

Presiden Joko Widodo didesak segera mengambil keputusan tegas terkait masalah ini. Sebab, tahun ajaran baru dimulai bulan depan.

Kebijakan sekolah lima hari yang tertuang dalam Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah tersebut memang mendapatkan penolakan dari PBNU. Tapi, juga mendapatkan dukungan dari PP Muhammadiyah.

Ketua LP Ma’arif NU Z. Arifin Junaidi berharap Presiden Joko Widodo bisa segera mengeluarkan kebijakan yang lebih jelas terkait lima hari sekolah.

Lebih tegas dia meminta agar kebijakan yang dibuat Mendikbud itu tidak dijalankan pada tahun ajaran ini.

“Saya imbau pemerintah segera keluarkan keputusan FDS (full day school) dibatalkan,” tegas dia kemarin (16/6).

Dia menuturkan dulu pernah pula mengirimkan surat kepada Jokowi terkait wacana full day school yang muncul sekitar Agustus 2016.

Isinya pun berupa penolakan terhadap rencana peraturan pemerintah (PP) tentang pengaturan hari sekolah. “Sampai sekarang PP itu tidak jadi ada,” ujar dia.

Sedangkan soal FDS kali ini sudah diserahkan kepada PBNU. LP Ma’arif telah berkirim surat kepada PBNU juga.

loading...

Feeds

Kian Patuh Sambil Makan Bakso Puyuh

POJOKBANDUNG.com, SUKABUMI–Puluhan pelaku Usaha Kecil dan Menegah (UKM) di wilayah Pelabuhan Ratu mengikuti diskusi bertajuk “Peran UKM Untuk Negeri” di …

Bangun Ekonomi Rakyat, DPD Sosialisasi LPDB

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sangat strategis untuk membantu pengembangan ekonomi kerakyatan …

Pemkot Cimahi Segera Lakukan Rotasi

Rotasi dan Mutasi pejabat esselon di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi akan segera dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan karena, kebutuhan organisasi.

Perda Kepemudaan Harus Diimplementasikan

Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya di kalangan pemuda, Pemerintah Kota Cimahi sebaiknya mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Kepemudaan.

Pilgub, Peran Ulama-Ponpes Strategis

Pesantren tidak hanya sebagai tempat kaderisasi pembinaan, pencerahan para santri dalam melahirkan generasi muda Indonesia, tapi juga terdepan dalam perang …