Duh! KBB Dapat WDP BPK, Bupati Abubakar Ngambek di Paripurna

Anggota DPRD KBB banyak yang tidak hadir dalam paripurna, kemarin. Itu nampak terlihat banyaknya kursi anggota dewan yang kosong. (Hadi Wibowo)

Anggota DPRD KBB banyak yang tidak hadir dalam paripurna, kemarin. Itu nampak terlihat banyaknya kursi anggota dewan yang kosong. (Hadi Wibowo)

POJOKBANDUNG.com, PADALARANG- Bupati Bandung Barat, Abubakar mengaku sedih dengan raihan wajar dengan pengecualian (WDP) hasil penilaian BPK RI.

Hal itu disampaikan bupati saat membacakan  penyampaian nota pengantar bupati tentang LPPA di Paripurna DPRD KBB, Hotel Permata Bidakara Bandung.

“Enggak usah tepuk tangan, kita malu dengan tetangga yang sudah meraih penilaian BPK wajar tanpa pengecualian,” tuturnya.

Sebelumnya, dalam paripurna itu, bupati menyampaikan hasil penilian BPK untuk KBB dengan WDP. Bupati pun meminta audien yang hadir terdiri anggota DPRD dan juga para kepala dinas serta masyarakat, tidak usah memberikan tepuk tangan. Pembacaan pun dilanjutkan Wakil Bupati, Yayat T Soemitra.

Menurutnya, ada tiga penilaian BPK sehingga KBB harus puas dengan WDP. Yakni, soal pengelolaan Biaya Oprasional Sekolah (BOS), piutang validasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan permasalahan klasik belum tuntasnya penyerahan aset dari Kabupaten Bandung sebagi induk kepada Kabupaten Bandung Barat yang berlarut-larut.

“Tapi soal itu bukan tanpa solusi. Untuk BOS kita akan ikut sertakan bimtek bendahara pengelolaan BOS juga soal aset dan PBB kita bentuk tim khusus penyelesaian masalah itu dengan harapan akan dapat penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK, kita akan buktikan itu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra, Sundaya SP mengaku miris dengan raihan WDP KBB selama 10 tahun terakhir ini. “Seharusnya kado terindah kita dapat WTP jelang ulang tahun KBB yang ke 10 ini, tapi ini kenyataannya mau bagaimana lagi. Berarti kinerja Pemerintah Bandung Barat mesti ditingkatkan lagi agar nanti kita bisa meraih WTP,” kata Sundaya.

Sundaya pun menyesalkan dengan pengelolaan BOS yang asal-asalan sehingga menjadi evaluasi dari BPK. “Sumber daya manusia di tiap sekolah terlalu dipaksakan. Masa orang yang tidak mengerti keuangan disuruh mengelola keuangan BOS, hasilnya kan seperti ini,” sebutnya dengan nada tinggi.

Paripurna itu pun tampak lenglang lantaran banyaknya anggota DPRD KBB yang absen. Dari 50 anggota DPRD hanya setengahnya yang hadir. Itu terlihat banyaknya kursi kosong anggota dewan di paripurna itu.

(bwo)

loading...

Feeds

Truk menabrak warung di kawasan Cileunyi.

334 Nyawa Melayang Hingga H+2 Lebaran

POJOKBANDUNG.com- OPERASI Ramadniya 2017 tengah digelar pihak kepolisian. Selain mengamankan lebaran, polisi juga memfokuskan penanganan kelancaran  arus lalu lintas baik …