Warga Kebon Jeruk Laporkan Intimidasi Polsuska ke Polisi

DEMO: Warga Kebon Jeruk menghadiri sidang kedua dalam kasus penggusuran tanah di Jalan Stasiun Barat. Warga masih menuntut dua pihak tergugat bertanggungjawab atas kehidupan warga setelah penggusuran

DEMO: Warga Kebon Jeruk menghadiri sidang kedua dalam kasus penggusuran tanah di Jalan Stasiun Barat. Warga masih menuntut dua pihak tergugat bertanggungjawab atas kehidupan warga setelah penggusuran

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Masyarakat RW 02 Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, kecewa atas perlakuan Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Daop 2 Bandung.

Warga yang telah memenangkan sengketa lahan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), mengaku mendapat perlakukan kasar atau intimidasi dari Polsuska Daop 2 Bandung.

“Kita kan sudah menang, terus selain ganti rugi untuk 25 korban yang masing-masing Rp15 juta diperbolehkan juga untuk membangun kembali rumah di lahan pengusuran, tapi kenapa ada 15 polsuska datang sambil bicara kasar dan marah-marah,” ujar Kiswati (38), salah seorang warga.

Bacan Juga:

Warga Stasiun Kebon Jeruk Bandung Minta Ganti Rugi ke PT KAI

Warga Kebon Jeruk Gugat PT KAI dan Pemkot Bandung

Warga Jalan Stasiun Barat itu ditemui di Mapolrestabes Bandung, Senin (12/6/2017). Ia datang bersama sejumlah warga yang yang telah memenangkan sengketa lahan di Jalan Stasiun Barat, Kota Bandung, sesuai keputusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung dalam sidang putusan pada Rabu (31/5/2016).

Ia menyesalkan kejadian intimidasi yang berlangsung, Kamis (9/6/2017). Menurutnya, selain membentak dan melarang pembangunan, Polsuska juga menayakan dokumen hasil keputusan pengadilan.

“Saya bilang kepada mereka tanyakan saja ke pimpinan mereka. Masak tidak ada informasi,” ujarnya.

Penasehat hukum warga RW02 Kelurahan Kebon Jeruk, Asri Vidia Dewi menambahkan, bahwa tanah di Jalan Stasiun Barat, Kecamatan Andir, Kota Bandung adalah milik rakyat, bukan milik PT (KAI).

Ia mengacu terhadap bukti kepemilikan tanah yang sudah dimenangkan dalam persidangan. Karenanya, lanjutnya, hak penguasaan atas tanah ada di tangan masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di lahan tersebut.

“PT KAI tidak punya kepemilikan atas tanah itu. Lagipula mereka sudah kalah dan jika akan banding, proses banding tidak akan mengganggu penguasaan tanah tersebut,” ujar Asri seusai mendampingi warga melapor ke Mapolrestabes Bandung atas intimidasi yang dilakukan Polsuska Daop 2 Bandung, Senin (12/6/2017).

Ia tak menampik, banding oleh PT KAI mungkin terjadi hanya untuk memperselisihkan tentang besaran uang ganti rugi yang harus dibayar PT KAI terhadap warga.

Asri menegaskan, jika ada intimidasi maka aparat kepolisian sejatinya harus bisa menindak perbuatan itu. Terutama saat 15 orang polsuska mengintimidasi warga.

“Kami masih melihat bagaimana polisi berpihak, apakah berpihak kepada rakyat atau kepada pemodal,” pungkansya.

(nda)

loading...

Feeds

DPRD Jabar Audiensi dengan Buruh

Sekitar 5.000 buruh dari berbagai Kabupaten/kota di Jabar yang berasal Federasi Serikat Pekerja Anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Jawa …