Walah! Pansus DPR Ancam Akan Panggil Paksa KPK

ILUSTRASI: Ifoed Indopos

ILUSTRASI: Ifoed Indopos

POJOKBANDUNG.com – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPR RI mengancam akan memanggil paksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini bila lembaga antirasuah itu tidak kooperatif dan menolak hadir memenuhi panggilan rapat pansus.

Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Risa Mariska mengatakan, pemanggilan paksa dilakukan jika KPK tiga kali mangkir dari panggilan. Langkah tegas itu diklaim untuk menjaga marwah hak angket di mata konstitusi.

“Kalau bersikukuh tidak hadir, sesuai tatib (tata terbit) kami bisa minta kepada kepolisian membantu untuk memanggil paksa. Makanya, kami minta KPK dalam hal ini tolonglah koperatif,” ungkapnya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (8/6/2017).

Risa mengaku pembentukan pansus sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur hukum. Unsur pansus tidak harus berasal dari semua unsur fraksi, melainkan cukup dengan 25 anggota fraksi.

Alhasil, KPK tidak perlu lagi mengkaji pasal 201 Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) soal syarat pansus atau pasal 79 soal status kelembagaan KPK.

”Jadi enggak ada salahnya kalau KPK hadir, bahkan diwajibkan hadir. Ini ada mekanismenya,” tegasnya.

Dia menguraikan bahwa dalam ketentuan pasal 204 ayat (3) UU MD3 disebutkan dalam hal warga negara Indonesia dan (atau) orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Polri.

Sementara itu, ‎Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho meragukan Pansus Angket KPK bakal bisa bekerja objektif.

Terlebih, Pansus ini dipimpin Anggota DPR dari Golkar Agun Gunandjar Sudarsa yang menjadi saksi kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

loading...

Feeds

Bye Bye… CDMA…

PT Smartfren Telecom Tbk mengajak pelanggannya untuk beralih ke 4G LTE Advanced.