Over Budget Pilkada Serentak 2018, Bupati Majalengka Minta Opini Kejaksaan

Bupati Majalengka, Sutrisno

Bupati Majalengka, Sutrisno

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Bupati Majalengka Sutrisno menyerahkan masalah sokongan dana Pilkada Serentak 2018 ke pihak Kejaksaan, Bawaslu dan KPU. Sutrisno mengaku keberatan dengan besaran dana penyelenggaraan pilkada yang dibebankan kepada pemerintah kabupaten, sehingga menolak menandatangani MoU Pendanaan Bersama Pilkada Serentak di Gedung Sate, Selasa 17 Januari lalu.

“Saya sendiri termasuk orang yang mendesak agar dilaksnakan pilkada serentak, pertimbangannya untuk efisiensi. Tetapi kenyataannya terjadi pembengkakan, beban provinsi bertambah, kabupaten juga bertambah,” ujar Sutrisno di kantor DPD PDIP Jabar usai penyerahan formulir pendaftaran Cagub/Cawagub Jabar 2018, di Jalan Perjuangan Kota Bandung, Jumat (2/6/2017).

BACA: Kembalikan Formulir ke PDIP, Bupati Majalengka: Cawagub Sudah Alhamdulillah

Untuk lebih amannya, lanjut dia, ia menyerahkan masalah pendanaan itu ke pihak Kejaksaan agar memberikan opini soal standar belanja yang ada. Pasalnya, di daerah termasuk Majalengka, mempunyai standar belanja sendiri. “Bagaimana mungkin kegiatannya di daerah, tapi standar belanjanya di Jakarta, eksekusinya kita agak kesulitan, yang realistis saja,” tegas dia.

Menurutnya, negara ini tengah mengalami kekuarangan dana, sedangkan terjadi pemborosan di sisi lain. Dengan begitu, jika aparatur hukum sudah mengeluarkan opininya dan dianggap sudah wajar, maka pihaknya tidak akan berkeberatan.

“Yang jelas kalau sudah ada kesepakatan, baik dari Bawaslu, KPU dan kejaksaan dengan dilakukan pengurangan yang sesuai standar belanja di Kabupaten Majalengka, ya kita ikuti,” terang dia.

Ia menambahkan, persoalan tersebut sudah menjadi pembahasan bersama antara birokrasi Pemkb Majalengka, KPU, Bawaslu dan Kejaksaan. “Kita harus menghindari persoalan hukum kan,” pungkas dia.

Berdasarkan hitungan KPU Jabar, total kebutuhan dana Pilkada Serentak 2018 untuk Pemkab Majalengka sekitar Rp69 Miliar. Dana tersebut disokong oleh KPU Provinsi sebesar Rp19 Miliar, lalu Pemkab Majalengka harus merogoh Rp31 Miliar dari kantung APBD-nya.

Untuk kebutuhan dana Panitia Pengawas pemilu Kabupaten Majalengka, Provinsi memberi Rp7 miliar, dan Majalengka harus mengeluarkan Rp 11 miliar.

Ia membandingkan, pada Pilkada 2013 pihaknya hanya mengeluarkan dana Rp18 Miliar. Kondisi saat ini, menurutnya Pada kondisi kekurangan fiskal negara termasuk kurang. “Ternyata ini terjadi over budget. Lalu siapa yang bertanggung jawab mengontrol rencana KPU dan Panwaslu ini,” katanya.

(atp/pojokbandung)

loading...

Feeds