Mentok di Provinsi, Usulan Penurunan Upah Buruh Garmen oleh Apindo Jabar Diboyong ke Pusat

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Ferry Sofyan Arief mengatakan, tuntutan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar soal penurunan upah buruh sektor garmen di Kota Bekasi, Kab Bogor, Purwakarta dan Depok, sulit direalisasi karena tidak ada landasan hukum yang bisa mengubah besaran upah tersebut.

Bahkan, kata Ferry, setelah dikonsultasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja, tidak diperbolehkan upah yang diberikan perusahaan lebih rendah dari upah minimum kota (UMK).

BACA: 86 Perusahaan di Jabar Terancam Bangkrut, 97.500 Karyawan Bisa di PHK

“Sementara perusahaan-perusahaan di empat daerah ini meminta upah untuk sektor garmen lebih rendah dari UMK yang telah ditetapkan,” kata Ferry, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (31/5/2017).

Ferry menjelaskan, untuk Kota Bekasi, dari UMK Rp3.601.650 para pengusaha mengusulkan upah minimum sektor provinsi sektor garmen diturunkan menjadi Rp3.100.000, Kab Purwakarta dari Rp3.169.549 menjadi Rp2.546.744, Kab Bogor Rp3.204.551 menjadi Rp2.810.150, dan Kota Depok Rp3.297.489 menjadi Rp2.930.000.

“Angka-angka upah yang diharapkan oleh Apindo ini diusulkan lebih rendah dari UMK. Kami rapat dan konsultasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan hasilnya tidak boleh lebih kecil dari UMK. Tidak ada rujukan hukumnya bila keinginan mereka itu ditetapkan,” tegas Ferry.

Kalaupun, lanjut Ferry, ingin mengusulkan upah minimum sektor provinsi, harusnya angka yang diusulkan satu saja, tidak berbeda-beda seperti yang diajukan Apindo Jabar saat ini.

loading...

Feeds