Ternyata Harga Opini WTP Kalau Lewat Suap Oknum BPK Hanya Segini

Auditor BPK Ali Sadli menjadi tahanan KPK (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

Auditor BPK Ali Sadli menjadi tahanan KPK (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

POJOKBANDUNG.com- PREDIKAT opini wajar tanpa pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terbukti menjadi objek basah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Lewat operasi tangkap tangan (OTT) Jumat (26/5), KPK membongkar praktik kotor oknum auditor itu.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, seusai pemeriksaan 1 x 24 jam, KPK menetapkan 4 tersangka dalam dugaan rasuah jual beli predikat WTP bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

BACA: Suap Opini WTP: KPK Tetapkan Irjen Kemendes dan Auditor BPK Tersangka

Mereka adalah Auditor Utama III BPK Rochmadi Saptogiri, Kepala Auditorat III BPK Ali Sadli, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito, dan Kabag Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo.

“KPK mengamankan uang tunai Rp 40 juta dari OTT di kantor BPK,” ujarnya dalam konferensi pers di gedung KPK.

Menurut Agus, uang Rp 40 juta itu diamankan penyidik KPK dari ruangan Ali Sadli. Dari pemeriksaan, terungkap keterangan bahwa uang itu bagian dari total komitmen yang diberikan Sugito dan Jarot kepada Rochmadi dan Ali agar memberikan opini WTP kepada Kemendes PDTT. “Total fee-nya Rp 240 juta,” katanya.

BACA: Suap Opini WTP: Begini Kronologi Penangkapan Pejabat Kemendes dan BPK

Namun, uang yang diamankan KPK bukan hanya itu. Agus menyebutkan, penyidik juga menyita uang Rp 1,145 miliar dan USD 3.000 (setara Rp 39 juta) yang disimpan di dalam brankas. Namun, uang tersebut belum bisa dipastikan apakah berkaitan dengan suap atau bukan.

“Untuk pengamanan, di BPK kami segel dua ruangan, di Kemendes empat ruangan,” ungkapnya.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menambahkan, motif suap diduga kuat berkaitan dengan kegiatan pemeriksaan (audit) laporan keuangan Kemendes PDTT oleh BPK Maret lalu. Sugito, kata dia, diketahui melakukan pendekatan kepada auditor BPK dengan memberi kode “perhatian” tahun anggaran 2016. “Setelah diperiksa 1 x 24 jam, dilakukan gelar perkara,” ucapnya.

loading...

Feeds

Gubernur Jabar Raih Paramakarya 2017

Gubernur Jawa Barat mendapatkan Penghargaan Produktivitas Paramakarya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia karena dinilai telah sukses memberikan dukungan dan pembinaan …