Jabar Tak Masuk 10 Besar Keterbukaan Informasi Publik, Ini Saran Ketua Dewan

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua DPRD Jawa Barat, Ineu Purwadewi Sundari meminta, agar sosialisasi keterbukaan informasi publik (KIP) tahun depan lebih ditingkatkan lagi.

Menurutnya, Pemprov Jawa Barat sejauh ini masih membatasi sosisalisasi Undang-undang No. 14/2008 itu hanya sebatas di tataran internal pemerintahan.

BACA: Belum Ada Komunikasi, DPRD Jabar Tahu Anggaran Rp600 M Pembangunan Gedung Kesenian dari Media 

“Ke depan, kami berharap sosialisasi dilakukan lebih luas lagi, walaupun yang ini sudah cukup baik. Bahkan nanti harus sampai ke tingkat masyarakat, misalnya kepala desa, tokoh tokoh masyarakat, LSM dan lainnya, karena semua juga harus memahami tentang penerapan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik ini,” papar Ineu, di sela kegiatan Workshop Keterbukaan Informasi Publik, di Kantor Bupati Subang, Kamis (18/5).

Ineu menegaskan, DPRD selaku pemegang kuasa anggaran siap mendorong kegiatan tersebut, sehingga sosialisasi KIP bisa dilakukan di setiap Kabupaten/Kota serta menyentuh semua unsur masyarakat, bukan hanya perangkat pemerintahan. Sebab, manfaat dari keterbukaan informasi sejatinya untuk semua lapisan masyarakat.

BACA: Di Kamis Kongkow, DPRD Jabar Bicara Soal PPDB SMA

Subang sendiri, lanjut dia, perlu didorong untuk lebih memahami penerapan KIP ini, mengingat sudah tercatat sebagai pemerintah daerah yang cukup serius soal keterbukaan informasi terhadap masyarakat. Tahun 2016, Kab Subang menduduki ranking ke-13 soal keterbukaan informasi berdasarkan penilaian pemerintah pusat.

“Tahun ini Subang minimal bisa menduduki posisi lima besar lah,” tegasnya.

loading...

Feeds