Warga Keberatan Atas Proses Banding Perkara Izin Lingkungan PLTU Cirebon 2

DEMO PLTU LAGI: Unjukrasa warga Kanci, Kec Asjap, Kab Cirebon di depan pintu proyek PLTU 2, Rabu (12/10). FOTO: CECEP/RADARCIREBON.COM

DEMO PLTU LAGI: Unjukrasa warga Kanci, Kec Asjap, Kab Cirebon di depan pintu proyek PLTU 2, Rabu (12/10). FOTO: CECEP/RADARCIREBON.COM

 

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Tim Advokasi Untuk Keadilan Iklim Rakyat Penyelamat Lingkungan (RAPEL) menyikapi pernyataan banding kuasa hukum Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas izin lingkungan untuk PT. Cirebon Energi Prasarana (PLTU Cirebon 2).

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung pada tanggal 19 April telah memutuskan perkara nomor : 124/G/LH/2016/PTUN-BDG bahwa izin lingkungan tersebut DIBATALKAN/DICABUT karena mengandung kesalahan atau cacat yuridis.

Peraturan yang dirujuk dalam pernyataan banding adalah Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016, pasal 31 yang menyatakan “Perubahan RTRW dimungkinkan bagi proyek – proyek yang menjadi bagian program strategis ketenagalistrikan”. Proses perubahan RTRW harus melalui proses dan ketentuan yang berlaku.

“Perubahan tata ruang melibatkan DPRD dan dalam prosesnya pemerintah tidak bisa memaksakan perubahan ruang sesuai keinginan proyek. Jika ternyata perubahan tata ruang ditolak maka proyek tersebut selamanya melanggar tata ruang,” ujar Dwi Sawung, juru kampanye WALHI Jawa Barat, melalui siaran pers yang diterima Pojokbandung.com.

Kenyataannya, perubahan RTRW Kabupaten Cirebon belum rampung prosesnya, tetapi izin lingkungan PT. Cirebon Energi Prasarana tetap diterbitkan.

Ia menilai, kasus izin lingkungantersebut termasuk kejahatan tata ruang. Hal itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, pejabat yang menerbitkan dan badan usaha/orang yang melanggar tata ruang maka ancamannya adalah pidana.

Sementara terkait peraturan perundangan tentang lingkungan hidup, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan bagian kedua, pasal 4, angka 3 menyatakan, “Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.”

“Jelas ini bukan hanya kesalahan kecil atau teknis semata tetapi kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh pemerintah yang merupakan sesuatu yang bersifat fatal,” ujar Wahyu Widianto, manajer kampanye WALHI Jawa Barat.

Wahyu menambahkan, dalam hal ini pemerintah melanggar tata ruang yang mereka sepakati dan buat dan berusaha memutihkan pelanggaran yang telah mereka buat.

“Hal ini merupakan moral hazard karena masyarakat bisa dengan mudah mencontohkan perilaku pemerintah,” katanya.

Perda RTRW Kabupaten Cirebon Nomor 17 tahun 2011 telah memperhitungkan kajian lingkungan hidup strategis “Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan”, maka tidak bisa pemerintah dengan mudah begitu saja merubah luasan, fungsi, peruntukan dan penata gunaan wilayah Cirebon.

loading...

Feeds

PAUL POGBA

Paul Pogba Sambut Ramadan di Tanah Suci

POJOKBANDUNG.com- BINTANG Manchester United, tampaknya ingin merayakan bulan Ramadan tahun ini dengan lebih khidmat. Sebab, ia memulai puasa pertamanya dengan …