Panas! Golkar KBB Berseteru dengan Satpol PP Gara-gara Baliho

Surat imbauan dari Satpol PP dan Damkar KBB yang ditunjukan untuk Doddy. (ist)

Surat imbauan dari Satpol PP dan Damkar KBB yang ditunjukan untuk Doddy. (ist)

POJOKBANDUNG.com, NGAMPRAH- Partai Golkar Kab Bandung Barat (KBB) gerah dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Satpol PP dan Damkar KBB yang diterima Ketua DPD Doddy Imron Cholid.

Dalam surat bernomor 301/446 Satpol PP dan Damkar menyampaikan, berdasarkan peraturan daerah (Perda) tentang Pajak Reklame dan Perda tentang Kebersihan, Ketertiban  dan Keindahan, poster, baliho, spanduk dan stiker milik Doddy melanggar ketentuan.

Baca: Ada 150 Ribu Pemilih Pemula di Pilkada KBB

Satpol PP pun mengimbau Doddy, yang juga kandidat dalam Pilkada 2018 KBB itu segera mengurus perizinan dan pembayaran pajak reklame serta memperhatikan ketentuan pemasangan  yang diperbolehkan dalam Perda.

Atau jika tidak, Satpol PP mengancam akan melakukan penertiban dan penurunan poster, baliho, spanduk dan stiker yang tidak sesuai peraturan pada Minggu kedua bulan Mei.

“Salah alamat surat itu. Seharusnya ditunjukkan kepada perusahaan yang memasangnya. Saya sendiri bayar memasang baliho tidak gratisan,” ujar Sekretaris DPD Golkar KBB, Asep IB menanggapi surat imbauan tersebut, Selasa (9/5/2017).

Baca: Deal, PPP-PKB dan PKPI Koalisi di Pilkada KBB

IB beralasan, tak hanya Doddy yang memasang alat peraga, akan tetapi calon-calon bupati lainnya yang sudah mulai bermunculan untuk Pilkada KBB pun melakukan pemasangan serupa.

“Sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik No 14 Tahun 2008, apakah Bu Elin juga bayar tidak memasang baliho? Pak Doddy tidak mau asal-asalan, dan ngerti hukum. Jadi surat itu salah alamat apabila ditunjukkan kepada Pak Doddy karena memasangnya kepada pihak ketiga dan ada kok buktinya,” sebutnya.

Kalau pun mau, lanjut IB , surat itu bukan ditunjukkan kepada perseorangan melainkan partai pengusung.

“Pak Doddy berangkat dari Golkar bukan independent. Jadi ditunjukannya surat itu kepada Golkar bukan kepada Pak Doddy. Seharusnya jadi pejabat harus pintar, dan jujur saya kaget masak eselon dua bertindak begitu,” ungkapnya.

Saat dihubungi untuk dikonfirmasi terkait masalah ini, Kasat Pol PP KBB Rini Sartika belum memberikan jawaban.

Terpisah, Pendiri Komite Pembentukan Kab Bandung Barat, Asep Ado mengatakan, dirinya menyambut baik langkah Kasatpol PP untuk penertiban alat peraga kampanye.

“Namun jangan pilih kasih harus ke semua calon. Karena saya kurang yakin dilakukan ke semua calon. Kalau tidak dilakukan ke semua calon akan menimbulkan pandangan negatif dari berbagai pihak,” sebutnya.

(bwo)

loading...

Feeds