Kasus Buku Aksara Sunda, Budi: Mantan Kadisdik WZ Layak Jadi Tersangka

Budi Ramadanus SH, kuasa hukum Saeful Rokhman

Budi Ramadanus SH, kuasa hukum Saeful Rokhman

POJOKBANDUNG, BANDUNG-  Penetapan tersangka dalam kasus pengadaan buku Aksara Sunda Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) 2010 dinilai masih tebang pilih.

Betapa tidak, dalam kasus ini Kejaksaan Tinggi Jawa Barat baru menetapkan dua orang tersangka, yang kini kasusnya bergulir di Pengadilan Tipikor Bandung yaitu Asep Hilman waktu pengadaan berlangsung menjabat Kepala Bidang Dikmenti (Dan di tersangkakan setelah Kepala Disdik Jabar) dan Saeful Rokhman (Ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa).

Padahal, menurut Budi Ramadanus SH, kuasa hukum Saeful Rokhman, semua pihak yang terlibat mulai mantan Kadisdik Jabar Wahyudin Zarkasyih (WZ), bendahara Mamat Rahmat (MR), PPTK Edi Setiadi (ES), pemenang tender, dan panitia pemeriksa barang seharusnya juga sudah menjadi tersangka.

“Makanya kami minta semua pihak tersebut turut ditetapkan sebagai tersangka, karena jelas dalam persidangan terbukti ada persekongkolan antara pihak-pihak tersebut,” tegas Budi, Sabtu (6/5).

Apalagi, lanjut Budi, majelis hakim sudah mempertanyakan pada jaksa apakah mereka yang dihadirkan sebagai saksi sudah ditetapkan sebagai tersangka, terutama mantan Kadisdik Jabar WZ dan PPTK ES yang seenaknya mengaku tidak tahu-menahu soal kasus ini. Sinyalemen tersebut membuktikan bahwa kasus ini seolah-olah hanya diarahkan kepada kedua tersangka saja.

“Seharusnya pihak jaksa tidak perlu menunggu fakta persidangan, karena pihak-pihak yang saya sebutkan tersebut semua sudah diperiksa,” tandas Budi.

Budi juga menyayangkan dugaan pemalsuan tanda tangan Asep Hilman oleh PPTK yang berinisial ES dan sejumlah anggota DPRD Jabar sebagai pengusung anggaran yang diduga menerima uang dari tim Adang Walatra juga tidak berkembang.

“Dedi Jamaludin dari PT Gelora Mega Sejatera, selaku pemenang tender yang terimauang dari Adang Walatra, kami minta diusut tuntas oleh Kejati Jabar dan jangan tebang pilih. Masa hanya dua orang ini saja yang dijadikan tersangka, yang lainnya juga ditetapkan tersangka,” beber Budi.

Versi jaksa sendiri, lanjut Budi, saksi yang lain belum ditetapkan sebagai tersangka karena akan lihat dulu perkara Asep Hilman dan Saeful Rokhman. Padahal, dalam dakwaan, misalnya Dedi Jamaludin, direktur pemenang tender dan staf PT Gelora Mega Sejatera tidak ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan Asep Hilman dan Saeful Rokhman.

“Kami minta supaya Kejati Jabar menetapkan  tersangka baru, dalam hal ini mantanKadisdik Jabar WZ dan PPTK ES yang diduga memalsukan tanda tangan Asep Hilman dan Dedi Jamaludin serta anggota dewan, termasuk pengarang buku Aksara Sunda dalam persidangan terima uang Rp 100 juga dan Rp 40 juta dari Adang Walatra. WZ layak menjadi tersangka. HPS yang disusun oleh Saeful Rokhman pun kualitasnya lebih tinggi dibandingkan buku yang digandakan oleh Adang Walatra dan pemenang lelang,” desak Budi.

Budi juga menceritakan, proyek ini  awalnya sangat sulit, sehingga ada pengusungan anggaran yang dilakukan Adang Walatra bersama rekan-rekannya, sehingga dilakukan lobi politik kepada pihak eksekutif dan legislatif supaya buku Aksara Sunda masuk dalam APBD 2010. Makanya Budi tidak percaya, bahwa pengusungan anggaran ini tanpa ada embel-embel lainnya. Budi menduga ada ‘bagi-bagi kue’ kepada oknum eksekutif dan legislatif. Dari nilai pagu anggaran Rp 4.559.000.000, setelah dilakukan pelelangan dimenangkan oleh PT Gelora Megah Sejahtera dengan penawaran Rp 4.507.071.932. “Kalau kerja Kejati Jabar seperti ini, sebaiknya kasus ini kami bawa ke KPK,” ancam Budi.

(man/mun)

 

loading...

Feeds