BPJS Cimahi Alokasikan JKN-KIS kepada Perangkat Desa KBB

Pemkab Bandung Barat mengalokasikan ADD Tahap I di Tahun Anggaran (TA) 2017 bersama dengan penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada kepala dan perangkat desa.

Pemkab Bandung Barat mengalokasikan ADD Tahap I di Tahun Anggaran (TA) 2017 bersama dengan penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada kepala dan perangkat desa.

POJOKBANDUNG,com, NGAMPRAH – Pemkab Bandung Barat mulai mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahap I di Tahun Anggaran (TA) 2017. Penyaluran dilakukan bersama penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada kepala dan perangkat desa yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Cimahi terkait program JKN-KIS, di Ngamprah.

Selain peluncuran alokasi ADD, ada pula pengalokasian anggaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di TA 2017.

Kepala Kantor BPJS Cabang Cimahi Yudha Indrajaya mengatakan, implementasi Perpres No. 19/2016 tentang jaminan kesehatan PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan APBN atau APBD.

Sedangkan dari kepala desa hingga perangkat desa masuk dalam segmen kepesertaan Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri (PPNPN).

“Untuk kepesertaan JKN BPJS Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sudah dimulai pada awal tahun 2017. Iuran JKN kepala Desa (Kuwu) bersumber dari APBD, sedangkan untuk perangkat desa bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) atau APBDes,” kata Yudha.

Yudha menjelaskan, masa berlaku kepesertaan kepala desa mengikuti periode jabatan, sedangkan perangkat desa disesuaikan situasi. Contohnya, jika salah satu peserta tak lagi menjabat perangkat desa, maka status kepersertaan PPNPN dihentikan dan diarahkan menjadi peserta mandiri.

“Status kepesertaan perangkat desa masuk dalam segmen kepesertaan PPNPN selama masih menjadi tenaga kerja di desa. Sesuai ketentuan penjaminan, satu orang peserta PPNPN mengcover suami, istri dan anak. Maksimal tiga orang, sementara untuk  pembayaran iuran itu melalui satu virtual account,” jelasnya.

Dengan sosialisasi ini, ia berharap, seluruh kepala desa dan perangkat desa tak menemui kendala berarti dalam registrasi dan pembayaran iuran kepesertaan JKN BPJS Kesehatan.

loading...

Feeds