Anggaran Pilkada Jabar 2018 Disepakati Rp 1,6 Triliun

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Jelang Pilkada Serentak Juni 2018, Pemprov Jawa Barat bersama KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Ruang Manglayang Gedung Sate, Jumat (28/4/17).

Penandatanganan dilakukan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) bersama Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat dan Ketua Bawaslu Jabar Harminus Koto. Penandatanganan dilakukan sebagai bentuk dukungan Pilkada 2018 di Jawa Barat, khususnya untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

Total hibah yang tertuang dalam NPHD ini adalah Rp 1,687 Triliun. Sebanyak Rp 1,169 Triliun dianggarkan untuk KPU Jabar dan Rp 322 Miliar untuk Bawaslu Jabar. Dana ini sudah termasuk dana pengamanan Pilkada yang sudah akan dimulai pada Agustus 2017. Sementara anggaran berasal dari belanja hibah APBD Jawa Barat TA murni 2017 dan 2018.

Meskipun begitu, perjanjian hibah ini dituangkan dalam dua NPHD dengan catatan pada NPHD pertama sisa anggaran akan dicairkan pada TA murni 2018.

“Alhamdulillah NPHD sudah kita tandatangani, pencairan sudah siap dan kemudian tahapan Pilkada sudah siap dimulai, bahkan persiapan menjelang tahapan Pilkada. Tahapan Pilkada di Agustus 2017, tiga bulan sebelum hari H tahapan itu dana sudab siap,” kata Aher usai acara penandatanganan NPHD.

“Tahun sekarang (TA 2017) Rp 400 Miliar untuk KPU dan untuk Bawaslu Rp 197 Miliar. Sisanya berarti Rp 700-an Miliar tahun depan untuk KPU dan Bawaslu,” tambahnya.

Aher meminta agar KPU dan Bawaslu Jabar menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik mungkin. Selain itu, tiga bulan setelah pelaksanaan Pilkada, Aher juga meminta sudah ada laporan keuangan masuk kepada Pemprov Jawa Barat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Jadi dalam pelaksanaannya diharapakan kita semua mematuhi peraturan yang tercantum dalam NPHD ini,” pinta Aher.

Pilkada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal tersebut diamantakan dalam Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, bahwa kedaulatan rakyat serta demokrasi Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Untuk Rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

loading...

Feeds