Pembatasan Perguruan Tinggi Perlu, tapi Jangan Dipukul Rata

Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah

Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pendirian perguruan dan pembukaan program studi baru memang perlu pembatasan atau moratorium. Namun moratorium ini diminta tidak pukul rata.

Hal itu disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah, dalam menyikapi Surat Edaran Menristekdikti Nomor 2/M/SE/IX/2016 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Baru dan Pembukaan Program Studi yang isinya terkait moratorium.

Ledia mengatakan, moratorium dalam edaran yang diberlakukan mulai Januari 2017 itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan program studi yang telah ada.

Namun ia mengingatkan pemerintah untuk tidak pukul rata dalam implementasinya. “Pada beberapa tempat bahkan diperlukan afirmasi pembukaan program studi baru, seperti yang terjadi di Papua,” kata Ledia, melalui  siaran pers yang diterima Pojokbandung, Rabu (26/4/2017).

Baca Juga:

Profesor Unpad Kenalkan Kabel Pengantar Listrik Hemat Energi

Unpad Kelola Perguruan Tinggi Kesehatan di Garut

Ia menuturkan, kondisi kesehatan di Papua cukup buruk, butuh banyak tenaga kesehatan untuk mendampingi masyarakat dalam melakukan upaya preventif kesehatan.

“Sehingga membuka program studi yang berpeluang menambah tenaga kesehatan justru perlu disupport,” katanya.

Lebih lanjut , politikus PKS ini menjelaskan Papua selama ini harus mengirimkan siswa  calon perawat ke daerah lain yg punya program studi keperawatan.

“Paling banyak per tahun hanya 5 orang yang dikirim, itu pun setelah lulus banyak yang tidak kembali ke daerahnya,” ungkapnya.

loading...

Feeds

Bye Bye… CDMA…

PT Smartfren Telecom Tbk mengajak pelanggannya untuk beralih ke 4G LTE Advanced.