Peringatan Hari Otda, Jabar Kembali Dinobatkan Provinsi Berkinerja Terbaik Nasional

POJOKBANDUNG.com, SIDOARJO – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali dinobatkan sebagai Provinsi berkinerja terbaik/ tertinggi secara nasional berdasarkan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) 2016 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 2015 oleh Kementerian Dalam Negeri.

Penghargaan tertinggi dari pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah ini diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menkopolhukam) Wiranto yang mewakili Presiden RI Jokowi dan didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo kepada Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher) pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXI tahun 2017, yang dipusatkan di Alun-alun Kota Sidoarjo, Selasa (25/04/2017).

Penghargaan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10241 Tahun 2016 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2015, dimana Pemprov Jabar, Pemprov Jatim dan Pemprov Kalimantan Timur menjadi tiga besar Provinsi berkinerja terbaik nasional.

Disusul masing-masing 10 daerah terbaik nasional tingkat Kabupaten dan Kota dari 415 Kabupaten dan 93 Kota yang dinilai. Di Jabar sendiri, Pemerintah Daerah berkinerja terbaik secara nasional ini diraih oleh Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar dan Kabupaten Kuningan.

Diraihnya penghargaan dua kali berturut-turut ini membuat Jabar berpeluang besar untuk meraih Parasamya Purna Karya Nugraha bila tahun berikutnya mampu mempertahankannya.

“Alhamdulillah kita sudah dua kali berturut-turut mudah-mudahan tahun depan kita raih lagi maka menjadi Parasamya Purna Karya Nugraha,” kata Aher usai menerima penghargaan.

Aher mengungkapkan, program-program inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang telah diterapkannya berjalan dengan sukses. Seperti tiga aplikasi pelayanan publik yang baru baru ini telah diadopsi oleh 17 Provinsi di Indonesia dan menjadi pilot project KPK dalam pencegahan tindak korupsi. Aplikasi tersebut adalah pelayanan perizinan terpadu satu pintu, aplikasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Online berbasis tunjangan perbaikan penghasilan pegawai dan aplikasi e-samsat.

loading...

Feeds