5 Jagoan PDIP, DPD Persoalkan Kandidat Cagub yang Pilih ‘Potong Kompas’

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – DPD PDI Perjuangan Jabar sudah mengantongi lima nama yang siap ikut seleksi bakal calon Gubernur Jawa Barat 2018. Namun partai ini belum memberi bocoran ke publik kelima nama tersebut.

“Kita sudah melakukan komunikasi dengan kelima nama ini, baik dengan DPD maupun DPP,” ucap Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Abdy Yuhana.

BACA JUGA:

PDIP Kantongi 5 Nama di Pilgub Jabar, yang Haus Kekuasaan Harap Minggir!

Ridwan Kamil Makin Dekat Saja dengan Uu Ruzhanul Ulum

Ia menjelaskan, penjaringan bakal calon ini bisa daftar dari DPP atau dari DPD. Setelah penjaringan kemudian ditentukan nama yang lulus seleksi, kemudian direkomendasikan oleh DPP sebagai bakal calon gubernur.

“Penjaringan adalah bagian dari aturan dari partai PDIP yang harus ditempuh jika ingin diusung oleh partai kami,” ucap dia.

Abdy mengaku pihaknya kurang sreg dengan bakal calon yang potong kompas, melakukan lobi langsung ke tingkat DPP tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan DPD.

“Komunikasi politik dengan pengurus DPP tidak salah, namun sepantasnya lebih baik bicarakan dulu dengan kita yang ada DPD, dari lima ini ada yang komunikasi langsung dengan DPP ada juga yang komunikasi ke DPD dan ke DPP langsung,” katanya.

Namun menurutnya, tidak ada pendaftar yang berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Ia menambahkan, bakal calon harus memiliki hubungan emosional dengan seluruh kader yang ada di Jabar, agar tercipta hubungan yang harmonis agar mesin partai berjalan maksimal dalam proses peraihan suara.

“PDIP di Jabar itu solid. Kursi di DPRD Jabar saja ada 20 sehingga sudah cukup untuk mengusung (calon gubernur tanpa koalisi), kemudian ada 27 DPC, 626 PAC dan 5.928 ranting, tinggal bagaimana bakal calon ini membangun chamistey dengan kader,” katanya.

(atp/pojokBandung)

loading...

Feeds

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj (Dok.JawaPos)

NU Kutuk Pemerintah Israel  

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj, mengutuk penguasaan kawasan Masjid Al Aqsa oleh pemerintah Israel.