BPJS Kesehatan Jabar Tandatangani Kerjasama Kepesertaan JKN-KIS dengan Disnakertrans

Kepala Divisi Regional V BPJS Kesehatan Jabar, Mohammad Edison (kiri) bersama Kadisnakertrans Jabar, Ferry Sofwan Arif (kanan) menandatangi kerjasama program perluasan kepersertaan JKN-KIS, Rabu (19/4). Foto: Asep Rahmat

Kepala Divisi Regional V BPJS Kesehatan Jabar, Mohammad Edison (kiri) bersama Kadisnakertrans Jabar, Ferry Sofwan Arif (kanan) menandatangi kerjasama program perluasan kepersertaan JKN-KIS, Rabu (19/4). Foto: Asep Rahmat

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Divisi Regional V Jawa Barat melakukan perjanjian kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat tentang program perluasan kepesertaan JKN-KIS demi percepatan Universal Health Coverage.

Perjanjian tersebut dilakukan sebagai upaya penegakan kepatuhan pemberi kerja (pengusaha) kepada pekerja.

Kepala Divisi Regional V BPJS Kesehatan Jabar, Mohammad Edison mengatakan, kerjasama tersebut merupakan tindaklanjut atas kesepakatan bersama dan ditandatangani antara Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan BPJS Kesehatan di Jakarta, pada 3 September 2015 nomor BA .998/SJ/IX/2015 dan nomor 12/MOU/0915 tentang Perluasan Cakupan Kepesertaan dan  Penegakan Hukum dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

“Kami hanya menindaklanjuti ditingkat daerah,” ucapnya usai penandatangan kerjasama dengan Kadisnakertrans Ferry Sofwan Arif di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto Kota Bandung, Rabu (19/4).

Edison menyebut, kerjasama tersebut juga merupakan landasan dalam operasional pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pemberi kerja dalam melaksanakan Program JKN-KIS bersama, oleh BPJS Kesehatan dan Disnakertrans.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 46 C yaitu  pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dapat melakukan pemeriksaan terhadap pemberi Kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3  yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ini juga sekaligus menindaklanjuti kerjasama dengan operasional antara Balai Pelayanan dan Pengawasan ketenagakerjaan Wilayah I sd IV dengan Kantor Cabang diwilayah Divisi Regional V,” jelasnya.

Ia menyampaikan, untuk percepatan Universal Health Coverage dan menjaga kesinambungan program JKN KIS diwilayah Jabar, BPJS Kesehatan dapat terwujud apabila bersinergi dengan semua stakeholder termasuk Pemerintah Daerah.

loading...

Feeds

Denda Persib, Ciderai Nilai Pancasila

Keputusan PSSI mendenda Persib atas aksi koreografi bobotohnya dalam mendukung Rohingya dipertanyakan anggota komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah.