Walah! Pemprov Tiga Kali Tagih Biaya Sampah ke Pemkot Bandung

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna di atas tumpukan sampah Citarum

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna di atas tumpukan sampah Citarum

 

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pemprov Jabar merespon bantahan Walikota Bandung Ridwan Kamil (Emil) perihal tunggakan Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Kota Bandung sejak 2011-2016.

Dalam sanggahannya, Ridwan Kamil menuding tunggakan sampah yang mencapai 2,6 Miliar itu dilakukan oleh pengelola Pasar Caringin, bukan oleh Pemkot Bandung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna menanggapi, sanggahan tersebut menunjukan ketidakpahaman Pemkot Bandung dalam mekanisme urusan persampahan di Bandung Raya.

Waduh, Gorong-gorong Jalan Ambrol di Kuningan Terlalu Sempit dan Tersumbat Sampah

Ridwan Kamil Ingatkan Warga Kurangi Sampah Rumahan

 

Pasalnya jika merujuk pada nota kesepahaman kerjasama (MoU) dalam pengelolaan TPA Sarimukti, jelas bahwa pihak yang terlibat adalah Pemrov Jabar sebagai pihak pertama, Pemkot Bandung, Pemkot Cimahi, dan Pemkab Bandung, dan Pemkab KBB.

“Dalam MoU tersebut tidak ada kerjasama dengan Pengelola Pasar Caringin, yang ada itu dengan para pihak yang menandatangani, Emil pun menandatangani pada Revisi yang terjadi pada 2016,” beber Anang di kantor DLH Jabar, Naripan Kota Bandung, Senin (17/4/2017).

Dalam MoU tersebut, lanjut Anang, hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah tertuang dengan jelas dan tegas. Walikota dan bupati wajib menyediakan anggaran dalam APBD-nya masing-masing untuk membayar KJP.

Kalaupun Pemerintah Kota/Kabupaten menjalin kerjasama dengan pihak lain, maka itu akan menjadi urusan masing-masing, tak terkait dengan Pemprov Jabar.

“Sebab gubernur sebagai pihak pertama tidak pernah menjalin kerjasama dengan pihak lain di luar empat pemerintah kabupaten/kota,” tegas Anang.

loading...

Feeds